BERITABUANA, BANYUASIN – Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI, Edhy Prabowo, MM., MBA., atas nama Pimpinan MPR RI ini menyampaikan pagelaran Wayang Kulit di Desa Cintamanis Baru, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu malam (13/10/2018), diwarnai semangat persatuan. Buktinya, di bawah tenda besar yang dijadi tempat pementasan wayangkulit ini, selain berkumpul para pejabat daerah bersama warga dan tokoh masyarakat dari berbagai elemen, juga hadir para calon legislatif asal Kabupaten Banyuasin dari lintas partai.

“Inilah tujuan diadakannya pagelaran wayang kulit, untuk menyatukan semua kekuatan. Karena kita sama-sama menyadari bahwa yang kita urus adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara milik satu kelompok. Dan, inilah makna kita berbeda,” ungkap pria kelahiran Tanjung Enim, Sumatera Selatan, itu.

Kebetulan hampir 65% penduduk Kabupaten Banyuasin adalah warga Jawa, sehingga Edhy Prabowo menilai, di tengah ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, wayang kulit menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk bisa menyatukan rakyat dari semua suku. Apalagi di Banyuasin ini antara penduduk asli dan pendatang sangat kompak.

“Tinggal sekarang, bagaimana melalui pagelaran wayang ini rakyat Banyuasin, khususnya kecamatan Air Kumbang, bisa guyub dan rukun,” ujar Ketua Komisi IV DPR yang membidangi pertanian ini.

Berkaitan dengan sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), Edhy Prabowo perlu menjelaskan bahwa itu bukanlah tata urutan kenegaraan, melainkan hanya pengemasan. Intinya, ada empat hal pokok di negara ini yang tidak boleh kita langkahi, yakni Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Jadi, lanjut Edhy Prabowo, di negeri ini apapun bentuk kehidupan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

“Kalau bertentangan dengan Pancasila, itu berarti melawan hukum di Indonesia,” ujar Edhy Prabowo.

Begitu pula UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum tertinggi di negeri ini. Kalau ada hukum lain bertentangan dengan konstitusi maka hukum itu menyalahi aturan yang ada di Indonesia. Misalnya, kalau ada Perda bertentangan dengan UUD maka wajib dibatalkan. Atau bila ada UU yang dibuat DPR bertentangan dengan UUD maka wajib diganti.

Selanjutnya, NKRI. Kita harus menyadari bahwa warga bangsa ini hidup di wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita hidup sebagai bangsa yang satu, yaitu Republik Indonesia.

“Tidak ada Negara lain yang bisa hidup di Indonesia ini, selain Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Adhy Prabowo. Dan, terakhir, adalah Bhinneka Tunggal Ika adalah wujud dari keberagaman kita.

Usai menyampaikan materi sosialisasi, diteruskan penyerahan tokoh wayang (Arjuna) oleh Edhy Prabowo kepada Wakil Bupati Banyuasin, Slamet Somosentono, SH., dan selanjutnyadiserahkan kepada dalang, Ki Seno Aji dari Wonogiri. Segera setelah itu pagelaran wayang pun dimulai. Lakonnya adalah Wahyu Makutoro, yang mengisahkan tentang ajaran Asta Brata atau delapan pedoman atau perilaku yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ke delapan perilaku itu berasal dari unsur yang ada di alam semesta, yaitu: Surya (matahari), Candra (bulan), Kartika (bintang), Angkasa (langit), Maruto (angin), Samudera (laut), Dahana (api), dan Bumi (tanah).

Jadi, kalau seorang pemimpin tidak mengamalkan ajaran Asta Brata, sama halnya dengan pemimpin yang tak bermahkota. Begitu pula rakyat biasa yang mengamalkan ajaran Asta Brata maka boleh disebut rakyat yang bermahkota. Maka, kisah Wahyu Makutoromo ini sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Empat Pilar. Kalau menggunakan istilah Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somosentoso, di akhir cerita wayang itu adalah wajib sembahyang. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here