BERITABUANA, SURABAYA – Anggota MPR dari Fraksi PPP, Zainut Tauhid Saadi mengungkapkan pada masa Orde Baru semua urusan ditangani secara sentralistik atau diurus pusat. Beda masa reformasi, dimana urusan pemerintahan tak lagi sentralistik namun secara desentralisasi.

“Artinya kedudukan daerah dihormati,” papar Zainut saat memberi pemaparan materi Training of Trainer (TOT) Empat Pilar bagi kalangan perwira menengah TNI AL, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/10/2018).

Ini, tambah Zainut, dilakukan agar pemerintah daerah diberi kebebasan dalam melayani masyarakat.

“Bila semua diurus secara sentralistik, berapa lama untuk menyelesaikan masalah pembangunan,” tuturnya seraya mencontohkan masa mengurus jalan rusak saja harus menunggu kabar dari pusat.

Memang diakuinya, tak semua urusan bisa diserahkan ke daerah. Pria asal Jepara, Jawa Tengah, itu menyebut urusan yang tetap ditangani oleh pemerintah pusat adalah masalah pertahanan, keamanan, keuangan, hukum, agama, dan hubungan luar negeri.

Dalam mengatur urusan daerah, dikatakan Zainut di sana ada Perda. Perda merupakan kekuatan hukum yang kuat sebab masuk dalam tata urutan perundang-undangan.

Dalam soal desentralistik ini juga meliputi pemilihan kepala daerah. Kepala daerah dalam prakteknya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Diakui biaya politik Pilkada sangat tinggi sehingga 70 persen kepala daerah tersangkut masalah korupsi.

“Dulu ada istilah serangan fajar untuk money politik. Money politik sekarang tak hanya dilakukan saat fajar namun juga siang, sore, malam, dan pagi,” ujarnya sambil tertawa.

Bila mereka yang melakukan korupsi ditahan itu sebagai salah satu bentuk penegakan hukum.

Ditegaskan bahwa negara ini menyatakan diri sebagai negara hukum. Ciri negara hukum menurut Zainut Tauhid salah satunya adalah memberi penghormatan kepada HAM. “HAM sudah menjadi isu dunia,” paparnya.

Meski demikian ditegaskan bahwa bangsa ini tak ikut-ikutan dalam soal HAM. Disebut HAM yang dianut Indonesia berbeda dengan dengan sistem HAM negara lain. Bila negara Barat dalam soal HAM berlandaskan kebebasan individualistik maka HAM di negeri ini memperhatikan masalah budaya, agama, dan norma masyarakat yang berlaku.

Dalam HAM kita ada pembatasan,” ucapnya. Dicontohkan bila di Barat LGBT diperbolehkan maka di Indonesia fenomena itu dilarang. Karena bertentangan dengan Pancasila. (Jimmy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here