BERITABUANA, JAKARTA – Kasus Buku Merah kasus Buku Merah, setelah Ketua KPK memberi penjelasan, Indonesia Leaks menjadi terindikasi menyebarkan kabar bohong dan memfitnah Kapolri. Artinya Indonesia Leaks bisa terjerat UU ITE karena menyebarkan kabar bohong. Tapi kenapa hingga kini Polda Metro Jaya tidak bekerja super cepat seperti dalam kasus Ratna Sarumpaet? Kenapa Polda Metro Jaya tidak segera mengusut, meringkus dan memenjarakan orang orang yang terlibat di balik Indonesia Leaks? Kenapa Polda Metro Jaya beraninya hanya pada Ratna Sarumpaet?

Padahal di balik Indonesia Leaks, menurut Ketua Indonesia Police Wacth (IPW), Neta S Pane, ada sedikitnya 17 institusi yang bisa segera diperiksa polisi, baik sebagai anggota, mitra maupun inisiator untuk mengetahui dan mendapatkan otak pelaku hoax Indonesia Leaks.

Karena itu IPW berharap, jika Polda Metro Jaya berani memenjarakan Ratna, mereka juga harus berani memenjarakan Indonesia Leaks yang sudah memfitnah Kapolri.

“Sangat aneh jika Polda Metro Jaya tidak bergerak ketika Kapolrinya difitnah. Ada apa dengan Polda Metro Jaya,” kata Neta bertanya heran, Sabtu (13/10/2018).

Neta menjelaskan, awalnya dalam kasus Indonesia Leaks, Kapolri maupun Polri tidak perlu bereaksi. Sebab bola kasus Buku Merah ini ada di KPK. Namun, ketika Ketua KPK sudah menjelaskan dan membantah tuduhan Indonesia Leaks, tugas Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya adalah mengusut, menciduk, dan memenjarakan orang orang yang terlibat di balik Indonesia Leaks, seperti saat Polda Metro Jaya memenjarakan Ratna Sarumpaet.

“Indonesia Leaks bisa terjerat UU ITE karena menyebarkan kabar bohong itu lewat medsos dan bisa terkena tuduhan fitnah, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara,” jelas Neta. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here