BERITABUANA, JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pelapor Korupsi Mendapat Hadiah Maksimal Rp 200 Juta itu akan mendorong peran masyarakat untuk melaporkan koruptor.

Pendapat ini disampaikan Anggota MPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani berbicara dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema “PP 43/2018 dengan TAP MPR No.XI/1999 Sinergi berantas Koupsi” di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Hanya saja PP itu, menurut Sekjen DPP PPP itu, harus dibuat peraturan teknisnya lebih konkret dan bertanggungjawab, agar tidak disalahgunakan oleh LSM atau lembaga penegak hukum sendiri.

“Jadi, PP 43 yang diteken Pak Jokowi itu bukan barang baru,” tambah Arsul.

Terkait aturan pelaksanaan teknisnya kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin itu, harus dibicarakan dengan Komisi III DPR, KPK, Polri, Kejagung dan LPSK.

“Lembaga penegak hukum harus membahas bersama,” ujarnya.

Sebab kata Arsul, PP itu bisa melahirkan LSM anti korupsi, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga aturannya harus detil terkait pelapor, kriteria dan kualitas laporan, perlindungan dan keselamatan pelapor.

Sejauh itu dia berharap pemerintah mengajukan revisi menyeluruh terhadap The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) untuk meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

UNCAC itu sudah diratifikasi ke dalam UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC tahun 2003. Tapi, tidak menyeluruh.

“Menyeluruh dimaksud mengatur suap-menyuap dan korupsi yang dilakukan swasta. UU antikorupsi yang ada tidak mengatur keterlibatan swasta itu. Inilah yang perlu diatur,” pungkasnya. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here