BERITABUANA.CO, JAKARTA – Puluhan pengunjuk rasa dari Satgas Anti Diskriminasi Hukum mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo agar mencabut dan membatalkan kembali keputusan deponering perkara pidana atas nama tersangka Bambang Widjojanto (BW) yang dikeluarkan 3 Maret 2016 silam.

Selain itu para pendemo juga meminta agar Kejaksaan RI segera melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diadili sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu sebagai bentuk penegakan prinsip perlakuan sama di mata hukum.

Koordinator Satgas Anti Diskriminasi Hukum Budi H mengatakan, keputusan deponering diduga tidak melalui prosedur yang benar, sesuai yang diwajibkan undang-undang harus mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-XIV/2016, yang pada intinya menyatakan putusan deponering wajib melalui proses konsultasi dan butuh pertimbangan Ketua DPR, Ketua Mahkamah Agung, dan Kapolri.

“Keputusan deponering Jaksa Agung tanpa melalui konsultasi dan tidak memilki pertimbangan dari Ketua DPR dari segi uraian argumen telah terpenuhinya unsur keterwakilan kepentingan umum, dari Ketua MA segi yuridisnya, dan dari Kapolri pada aspek mekanisme penyidikannya,” katanya di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (12/10).

Dia menjelaskan, BW dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar, calon bupati Kotawaringin Barat pada 23 Januari 2015 telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri, dalam perkara dugaan menyuruh saksi Ratna Mutiara memberi keterangan palsu, pada sidang Mahkamah Konstitusi tahun 2010, terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

Pada 25 Mei 2015, berkas perkara BW dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah dilakukan pelimpahan Tahap kedua pada 18 September 2015 untuk siap disidangkan.

Namun, lanjut Budi, atas desakan dan rekayasa yang dibangun oleh kawan-kawan tersangka yang tergabung dalam beberapa NGO, Jaksa Agung dengan dalih menggunakan hak prerogatif yang diberikan pasal 35 huruf C Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI, memutuskan menerbitkan penetapan deponering atas perkara tersebut.

“Apa yang diberikan Ketua MA, Ketua DPR dan Kapolri pada waktu itu bukanlah sebuah pertimbangan sebagaimana yang dimaksud keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-XIV/2016. Namun hanya sekadar statement biasa yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kelanjutan perkara tersangka Bambang Widjojanto kepada Jaksa Agung RI,” ujarnya.

Berdasarkan hasil investigasi Satgas Anti Diskriminasi Hukum, sebagai pengacara dan pemilik law firm Widjojanto, Sonhaji, & Associates, BW pada tahun 2009-2010 diperkirakan berhasil meraih pendapatan sebesar Rp. 300 miliar, dengan asumi tanpa pandang bulu, tarif jasa yang harus dibayar kliennya minimal rata-rata sebesar Rp. 10 miliar, setelah tanda tangan surat kuasa.

Sebagai contoh, kata dia, meskipun menjadi seorang korban mafia hukum seperti Jonny Abbas sekalipun, tetap wajib membayar Rp 10 miliar kepada BW yang hanya mendampingi dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, pada Februari 2011. Bahkan, oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat, Jonny Abbas dihukum 1,8 tahun penjara.

Kemudian tercatat berturut-turut BW pernah menjadi pengacara Bupati Morotai Rusli Sibua, tersangka dugaan suap Rp 2,9 miliar terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar, Rusli Zaenal, mantan Gubernur Riau, Bupati Tapanuli Tengah, Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar, dan lembaga LPS yang melahirkan bailout Bank Century.

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pencabutan deponering harus ada pertimbangan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum itu harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu.

“Terus maunya apa, oh dibuka kembali, kita harusnya lihat dulu dong, pada saat kita putusan deponering alasannya adalah demi kepentingan umum. Nah sekarang kita lihat dulu ada ga kepentingan umum yang mendasari untuk dibuka kembali,” katanya.

Ia akan pertimbangkan dengan melihat urgensinya untuk kepentingan umum. Jadi, kata Prasetyo, jika deponering itu dibuka kembali, maka apakah ada kepentingan umum yang perlu dibuka kembali deponering tersebut.

“Dulu kepentingan umumnya demi tuntutan masyarakat dalam pemberantasan korupsi itu kepentingan bersama, kita kan enggak mau korupsi merajalela,” jelasnya. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here