BERITABUANA.CO, JAKARTA – Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 menandakan adanya langkah maju dalam mengungkap tuntas kasus tindak pidan korupsi oleh aparat penegak hukum berdasarkan laporan masyarakat.

“Ya kalau sudah ada peraturan seperti itu justru langkah maju untuk lebih konkret kepada masyarakat untuk melaporkan,” katanya menanggapi soal PP tersebut kepada wartawan, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (11/10).

Dalam Peraturan Pemerintah itu menyebutkan akan adanya imbalan Rp 200 juta bagi masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi.

Menurut Prasetyo, PP No.43 tahun 2018 merupakan terobosan yang sangat baik untuk memberikan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Ya bagus dong itu, memang peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi itu ada, jadi masyarakat diberi peran serta untuk berpartisipasi mengungkap kasus korupsi ,” jelasnya.

Namun, Prasetyo meningatkan agar tidak menyalahgunakan dan memanfaatkan Peraturan Pemerintah tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. Selain itu dia juga meminta masyarakat yang nantinya akan melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi harus didasari bukti yang kuat agar laporannya dapat ditindak lanjuti.

“Melaporkan tentunya harus sesuai dengan bukti bukti yang lengkap, tidak sekedar hanya melaporkan tanpa bukti, itu nanti menimbulkan kegaduhan,” pintanya.

Sementara itu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dengan tegas menolak dana imbalan pelaporan kasus korupsi sebagaimana yang diatur dalam PP 43 tahun 2018.

“MAKI menolak adanya PP tersebut dan meminta dicabut,” kata Kordinator MAKI, Boyamin Saiman secara terpisah.
Menurutnya, desakan pencabutan PP itu bukan tanpa alasan. Boyamin mengatakan kondisi keuangan negara masih defisit dan beban berat untuk sebuah negara berkembang. Negara masih membutuhkan biaya untuk pembangunan yang lebih penting.

”Apalagi nilai tukar rupiah terhadap dolar makin naik, sehingga penerbitan PP tersebut belum tepat karena akan menambah beban keuangan negara,” jelasnya.

Ditambahkan, bahwa aktivis anti korupsi bersifat volunter (relawan) sehingga pemberian imbalan akan menurunkan daya juang relawan anti korupsi. Disisi lain imbalan akan memberikan peluang oknum aktifis menjadi pemeras ( blackmail).

“Karena adanya rangsangan imbalan sebagaimana terjadi dalam cerita film koboi. Pasal 165 KUHP menegaskan setiap warga negara untuk berkewajiban untuk melaporkan setiap kejahatan yang diketahuinya,” tegasnya.

Pemerintah, kata Boyamin, seharusnya lebih mementingkan peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang masih gagal dan belum mampu meningkatkan index pemberantasan korupsi .

”Kami khawatir isu imbalan ini hanya dipakai untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi,” ujarnya.

Menurutnya, MAKI konsekuen akan menolak dana imbalan dalam bentuk apapun. Tidak akan pernah mengajukan imbalan terhadap setiap laporan korupsi yang diajukan MAKI. Lalu tidak akan pernah membuat rekening badan hukum MAKI sebagai konsekuensi untuk penerimaan imbalan.

“MAKI akan dibiayai secara mandiri oleh para pendiri yang terdiri dari 9 orang dan sebagian pendiri MAKI adalah lawyer yang berkomitmen untuk tidak menangani kasus kasus korupsi,” kata Boyamin menandaskan. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here