Aksi Kamisan KITRA Sulsel Minta Kenaikan 50 juta per Bulan Gaji TNI-POLRI

Aksi mingguan KITRA Sulsel, di Makassar.

BERITABUANA, MAKASSAR – Aksi mingguan kembali digelar Koalisi Untuk Kesejahteraan TNI-Polri Sulawesi Selatan (KITRA Sulsel), kelompok ini secara intensif dibarbagai daerah mensosialisasikan tuntutan hal serupa setiap Kamis, di Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Kamis (11/10/2018).

Aksi KITRA yang digelar sejak sore hingga jelang magrib, secara bergantian mereka berorasi, yang subtansinya mengkampanyekan dan menuntut pada pemerintah kenaikan gaji TNI-Polri sebanyak 50 juta per bulan.

Koordinator aksi, Amrul menjelaskan, kampanye kenaikan gaji 50 juta bagi TNI-Polri ini intensif dilakukan guna mendesak pemerintah pusat sekaligus untuk menggalang dukungan publik.

“Kita terus mendorong ini kepada Pemerintah, agar menjalankan amanah konstitusi agar setiap Keluarga TNI-Polri hidup dalam kesejahteraan,” jelasnya.

Kesejahateraan yang dimaksudkan oleh KITRA, lanjut Amrul adalah kemampuan ekonomi setiap Keluarga TNI-Polri untuk memilih cara hidup mereka, bukan terpaksa hidup hemat dan serba pas-pasan, malah kategori ekonomi mereka ada dibawah garis kemiskinan.

“Penyebabnya karena pandangan kesejahteraan yang dijalankan oleh pemerintah adalah penghasilan standar vegetative, Keluarga TNI-Polri bias makan, punya baju dan tempat bernaung, pendapatan mereka baru sebatas memenuhi aspek biologis saja,” tegas Amrul.

Menurut Amrul, ada optimism baru lewat janji Nawacita, sebab Nawacita menyadari kebijakan kesejahteraan TNI-Polri dan Alat Negara ini juga menjadi Jalan keluar Bagi seluruh Permasalahan Bangsa Indonesia, justru KITRA hanya ingin menagih janji tersebut.

Sejalan dengan itulah, KITRA meyakini bahwa dengan menaikkan 50 juta perbulan gaji TNI-Polri maka bangsa kita akan menikmati prestasi konstitusional, sebab TNI-Polri ini tugasnya memikul tugas berat konstitusional.

“Kemiskinan dan himpitan ekonomi TNI-Polri akan mendegradasi pelaksanaan konstitusi sebagai pelindung kehidupan berbangsa dan bernegara,” lanjut Amrul

Maka wacana apa pun tentang TNI-Polri, tambah dia, mulai penguatan birokrasi hingga profesionalisme TNI-Pori tidak akan mampu diwujudkan, karena sumber masalahnya bukan dalam tubuh TNI-POLRI. Sumber masalah sesungguhnya adalah penghasilan yang rendah lagi merendahkan martabat mereka serta keluarganya.

“Olehnya itu kami akan terus bersuara galang dukungan rakyat agar kebijakan yang memiskinan TNI-Polri segera diakhiri, bila kita ingin meneguhkan posisi TNI-Polri sebagai Pilar Konstitusi,” pungkas Amrul. (Ardi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *