BERITABUANA, JAKARTA – PPK (Pusat Pengelolaan Komplek) Kemayoran melakukan penertiban secara persuasif. Terhadap pedagang kaki lima (PKL), parkir liar, dan kegiatan usaha lain yang dikelola pihak lain tanpa sepengetahuan PPK Kemayoran.

Hal ini demi menjaga kenyamanan berbagai pihak dan juga masyarakat pada umumnya. Selain satuan pengamanan (satpam) reguler, saat ini mereka juga dibantu dan didukung Satuan Brimob.

Direktur Pemberdayaan Kawasan PPKK, Cecep Ferdy Firdaus Nugraha, kepada wartawan di kantornya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (10/10), mengatakan itu tidak lepas dari keberadaan kawasan PPK Kemayoran yang kini menjadi salah satu ikon Jakarta setelah digelarnya Asian Games ke-18 dan kini tengah berlangsung Asian Para Games. Perkampungan Atlet di Kemayoran adalah tempat para atlet dan ofisial olahraga itu menginap.

Menurut Cecep, kawasan PPK Kemayoran sebelum ini dikenal penuh ketidakberaturan. PKL berjualan di mana saja dan parkir liar di mana kendaraan parkir di tempat tidak seharusnya, bahkan sampai menutup jalan.

Pihaknya sering mendapat komplain dari berbagai kalangan, baik yang bermukim atau yang menjalankan aktivitasnya di di kawasan ini. Komplain itu di ataranya soal kegaduhan pengamen di tempat usaha PKL dan masalah kemacetan akibat kendaraan parkir liar.

Usaha PKL yang menjual kuliner mengundang kehadiran pengamen. Mereka mengamen hingga larut malam hingga mengganggu ketenangan penghuni. Karena itu penertiban harus dilakukan.

“Penertiban ini kami lakukan dengan pendekatan persuasif. Kami tidak ingin ada kegaduhan. Untuk PKL, misalnya seharusnya tidak berjualan di trotoar. Tapi, mereka bukan kami gusur. Mereka kami geser ke tempat penampungan sementara yang akan kami sediakan,” kata Cecep.

“Nantinya mereka akan kami masukkan dalam kantor-kantor atau gedung-gedung yang ada di Kemayoran. Kami sudah mendata jumlah PKL yang harus kami salurkan itu,” lanjutnya.

Untuk parkir, Cecep Ferdy menjelaskan, ada bangunan kantor yang kapasitas parkirnya tidak memadai untuk tempat parkir terkait kantor tersebut. Kantor Imigrasi, misalnya, tamu yang datang ke kantor ini untuk mengurus paspor tidak tertampung kendaraannya. Karena parkir di badan jalan akhirnya menimbulkan kemacetan.

Demikian pula Kantor Kejaksaan Negeri. Pada hari Jumat saat pembayaran denda tilang, jumlah pelanggar lalu lintas yang datang bisa seribu orang. Bayangkan kendaraan yang memadati depan kantor tersebut dan sekitarnya.

“Kami dengan instansi-instansi tersebut harus memikirkan areal parkir yang memadai,” katanya.

Untuk penertiban itu, pelaksananya di barisan depan adalah satpam dari PPK Kemayoran. Keberadaan anggota Brimob hanya di barisan belakang sebagai pendukung.

Kalau satpam kewalahan, baru anggota Brimob membantu. Terbukti dari penertiban awal ysng dilakukan, kehadiran Brimob membuat para ‘pelindung’ PKL yang berjualan di tempat terlarang menjadi segan.

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum dan Pengaman PPK Kemayoran, Barata Mardikoesno, mengutarakan bahwa sebelum melakukan penertiban, pihaknya melakukan sosialisasi rencana itu melibatkan muspika setempat. Ada aparat kepolisian, dari Koramil, Kecamatan, dan Kelurahan.

“Semua kami libatkan untuk penertiban dan pengamanan ini,” kata Barata kepada wartawan di salah satu pos satpam dekat Masjid Akbar Kemayoran.

Sejumlah PKL terlihat masih berjualan di sekitar Masjid Akbar Kemayoran. Kendaraan sepeda motor juga diparkir di badan jalan di sana.

“PKL dan parkir liar di kawasan sekitar Masjid ini juga yang akan ditertibkan. Masjid Akbar Kemayoran merupakan salah satu ikon di Kemayoran,” kata Barata.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan para tenant dan investor di Kemayoran. Ini akan membuat kawasan Kemayoran menjadi nyaman dan indah. Ini tentu akan memberi efek positif bagi masyarakat Jakarta dan para investor,” katanya. (Daf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here