BERITABUANA, JAKARTA – Bila masyarakat ingin berpolitik dengan wawasan maju dan hasil yang maksimal, maka semua harus mengedepankan adu gagasan yang berbasis pada data dan fakta. Hal demikian akan membawa masyarakat dan bangsa kepada hal yang lebih baik.

Pendapat ini disampaikan pakar Komunikasi Politik, Prof. Hamdi Muluk saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema “Ancaman Hoaks Dan Keutuhan NKRI” di Media Center Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Dengan menggunakan data dan fakta, menurut Hamdi akan menjauhkan bangsa ini dari godaan informasi yang tak berbasis pada data dan fakta.

“Hoaks itu sesuatu yang tak ada data dan faktanya. “Hoaks juga disebut sebagai informasi kabar burung,” tambah Guru Besar UI itu lagi.

Oleh karena itu, lanjut dia, masalah hoaks perlu diseriusi, dicegah, mengingat dampak dari berita yang tak berdata dan berfakta itu bisa memicu kerusuhan sosial. Seperti contoh kerusuhan yang terjadi di negara Rwanda, yang menyebabkan disintegrasi bangsa dikarenakan hoaks yang disebarkan oleh media.

“Jadi jelas, hoaks bisa menimbulkan perpecahan dan konflik,” tuturnya seraya mengajak semua untuk mendorong masyarakat dalam mengolah informasi harus berbasis data, fakta, dan ilmu pengetahuan.

Memang diakui Hamdi, masih ada sebagian masyarakat yang suka dengan gosip, seperti acara gosip-gosip di televisi yang banyakkan disukai masyarakat.

“Untuk itu, tugas kita mengedukasi masyarakat, agar bisa menyaring apa yang didengar dan dilihat agar terhindar dari gosip atau berita hoax,” sarannya.

Menurut pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat, itu bila ada berita dan kejadian maka berita dan kejadian itu harus dicek dan ricek serta validitasi agar duduk persoalannya menjadi jelas.

“Cerita dan kejadian di masyarakat yang dibumbu-bumbui memang ada. Hal demikian disebabkan masyarakat awam senang modus narasi,” sebutnya.

Untuk itu, dirinya mengatakan kembali perlunya mendidik atau mengedukasi masyarakat.

Dalam kasus aktual yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet sehingga menjadi konsumsi publik, dirinya menilai kasus yang ada sebelumnya tidak dilakukan verifikasi.
“Seharusnya Ratna Sarumpaet didorong melapor ke aparat hukum lebih dahulu. Kalau belum diverifikasi maka yang dibangun adalah narasi politik,” ucap Hamdi Muluk. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here