BERITABUANA, JAKARTA – Menapaki usia ke 14 tahun ini, Senator asal DKI Jakarta Fahira Idris beharap semua elemen bangsa menyegarkan kembali ingatan bahwa DPD RI adalah anak kandung reformasi yang lahir dari tuntutan rakyat untuk mempertegas desentralisasi yang merupakan amanat reformasi.

“Jelas sebagai anak kandung reformasi, penguatan DPD RI adalah keharusan,” tegas Fahira dalam keterangan tertulisnya yang diterima beritabuana, Jumat (5/10/2018).

Fahira menilai pentingnya menyegarkan kembali ingatan bangsa ini akan hadirnya DPD RI agar semangat untuk terus memperkuat DPD RI tidak pernah surut. Penguatan DPD adalah keharusan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Di negara lain yang menganut sistem bikameral, Senat diberi kewenangan yang besar untuk mengimbangi peran dan posisi DPR,” terangnya.

Penguatan DPD, menurut Fahira tentu saja bertujuan agar mekanisme checks and balances dapat berjalan relatif seimbang antara DPR dan DPD. Setidaknya, DPD diberi kewenangan meneliti ulang setiap RUU yang diajukan DPR, diberi hak yang sama dalam mengajukan RUU, dan ikut mengawasi pemerintahan.

“Dengan begini parlemen akan kuat dan rakyat mempunyai saluran alternatif menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya. Saya usulkan amandemen konstitusi untuk memperkuat DPD RI,” pinta dia.

Sebagai pimpinan Komite I DPD RI, Fahira melanjutkan bahwa saat ini ditengah – tengah masa kampanye, Komite I DPD RI tetap bekerja seperti biasa dan produktif berupaya menghasilkan RUU, salah satunya adalah pembahasan RUU Pemerataan Pembangunan Daerah. Di RUU ini, menambahkan diksi politik baru, yaitu daerah timpang.

Terkait RUU ini, Fahira menjelaskan naskah akademik dan draft RUU ini sdh jadi. Peer review sudah dilakukan dengan meminta masukan dan kritikan dari para pakar seperti Prof. Jimly Asshidique, Dr. Syarief Hidayat, Dr. Andi Suratman dari Uni. Tanjungpura, Dr. Robert Endi Jaweng, Prof. Agustinus Fatem, Prof. Mudradjat Kuncoro, Dr. David Pandie, Prof. Fernadin Adegustara dan Prof. Syaiful Bahri. Kegiatan uji sahih terhadap RUU ini juga sudah diselenggarakan di Lampung, Sumatera Utara, Maluku Utara dan Papua Barat.

Sebagai anggota DPD, Fahira berharap DPD RI semakin kuat dengan adanya kewenangan baru yang dimiliki oleh DPD RI sesuai UU No 2/2018 tentang MD3 atau MPR, DPR, DPD dan DPRD.

“Kewenangan baru kami yaitu mengawasi dan mengevaluasi ranperda dan perda memperkuat posisi politik DPD sebagai wakil daerah,” ujarnya sambil mengharapkan ke depannya DPD dan DPR harus lebih sering bersama menyusun UU sesuai amanat konstitusi. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here