BERITABUANA, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan agar besarnya anggaran pembiayaan politik jelang pemilu 2019 (presiden dan pileg), menjadi catatan tersendiri agar bisa diawasi secara maksimal oleh masyarakat. Mengingat besaran biaya politik saat ini, tidak banyak diketahui oleh masyarakat.

“Terutama menyangkut sumber dana yang diperoleh oleh kandidat calon saat pemilu, entah itu sumbangan dari pengusaha atau perusahaan,” kata Fahri saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang bertajuk ‘Keuangan Politik dalam Pemilu, Bagaimana Menghindari Dana Haram?’ di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Semua, lanjut Fahri harus bisa diaudit agar tidak memicu potensi korupsi di masa mendatang. Untuk hal ini, masih ada waktu untuk ciptakan pemilu kredibel dan tentunya menjadi tugas besar bagi KPU dan Bawaslu.

“Kita punya waktu untuk wujudkan pemilu kredibel. Sekarang menuju pilpres dan pileg ada tujuh bulan,” tutur politisi dari PKS itu lagi.

Dalam kesempatan itu, Fahri menegaskan bahwa keuangan dan pembiayaan politik itu harus bersih dan jelas dari awal.

“Ini penting agar nantinya pemimpin yang terpilih tidak lakukan politik utang budi terhadap para pihak yang memberikan sumbangan,” pungkasnya. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here