BERITABUAN.CO, JAKARTA – Setelah memeriksa mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, kini giliran Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan, Heri Amalindo yang diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan social (Bansos) di Pemprov Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 yang diduga merugikan negara puluhan miliar rupiah.

Selain itu, penyidik juga memeriksa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Sumatra Selatan, Rizal Abdullah sebagai saksi.

“Mereka masih dimintai keterangan sebagai saksi guna memperdalam bukti-bukti penyidikan kasus tersebut,” kata Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung), Warih Sadono, di Gedung Bundar Kejagung, Kamis (4/10).

Rizal Abdullah sendiri sebelumnya pernah dihukum 3 tahun penjara terkait kasus korupsi proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serba guna di Sumatra Selatan. Saat itu Rizal Abdullah sebagai Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet (KPWA) Provinsi Sumatra Selatan. Rizal Abdullah kini telah bebas dari balik jeruji besi setalah menjalani hukuman sejak 2015 lalu.

Sedangkan Heri Amalindo juga pernah diperiksa Kejagung pada tahun 2009 saat masih menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU BM) Sumsel, terkait dugaan sejumlah proyek APBD tahun 2007 ketika dia menjabat Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Muba.

Saat ini tim penyidik masih terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) Pemprov Sumatra Selatan tahun 2013 guna menentukan para tersangkanya.

Kasus ini berawal adanya temuan perubahan anggaran tahun 2013. Semula Pemprov Sumsel menetapkan alokasi hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 triliun dari APBD, lalu diubah menjadi Rp 2,1 triliun.

Untuk mengungkap kasus ini ratusan bahkan sampai 1.000 saksi telah diperiksa penyidik,termasuk 140 lembaga swadaya masyarakat yang menerima pencairan dana hibah dan anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin‎.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana untuk bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD sebesar Rp1.492.704.039.000. Kemudian pada APBD Perubahan naik menjadi Rp2.118.889.843.100. Dengan perincian Dana Hibah Rp 2.118.289.843.100 dan Dana Bantuan Sosial Rp600.000.000.

Namun tim penyidik menduga adanya penyelewenangan dana, mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya.

Pasalnya, semua proses kegiatan langsung ditangani oleh Gubernur Sumatera Selatan tanpa melalui evaluasi/klarifikasi SKPD/Biro terkait. Sehingga diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan yang fiktif yang tidak sesuai peruntukan. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here