BERITABUANA, JAKARTA – Pemerintah diminta mengkaji kembali anggaran triliunan rupiah yang diperuntukan untuk acara Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia/World Bank (WB) yang akan digelar pada 8-14 Oktober 2018, di Bali.

Saran ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya yang diterima beritabuana, Selasa (2/10/2018).

Kata Heri, alangkah baiknya jika dana tersebut digunakan pemerintahan Presiden Jokowi untuk penanganan bagi warga korban bencana alam yang membutuhkan disejumlah daerah di Indonesia. Sebab, ia melihat anggaran yang dialokasikan untuk Annual Meeting IMF-World Bank, sebenarnya akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk hal yang saat ini lebih prioritas.

“Seperti rehabilitasi Lombok, Donggala, atau hal-hal lain yang baik bagi masyarakat secara langsung,” tambahnya lagi.

Sambung politisi dari Partai Gerindra itu, acara perhelatan yang diadakan di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang memprihatinkan menguras anggaran mencapai Rp 6,9 triliun, sebagaimana disampaikan Bappenas. Dikatakannya, untuk biaya operasional penyelenggaran IMF-World Bank Annual Meeting 2018 sebesar Rp 1,1 triliun.

“Menurut Bappenas, dampak langsung acara tahunan IMF-World Bank ini adalah peningkatan 18.000 wisatawan (hanya meningkat 0.3%), yang diklaim mendatangkan manfaat sebesar Rp 5,9 trilliun terhadap perekonomian Bali,” paparnya.

Tidak hanya itu, Heri menambahkan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah setelah sebelumnya pada 2015 lalu Peru berkesempatan menggelar pertemuan ini. Resep yang diberikan IMF pun sangat textbook, lagi pula bersifat generik.

“Strategi menaikkan suku bunga acuan, mencabut subsidi yang membebani keuangan negara, dan merestrukturisasi perbankan,” sebut dia.

Karena itu, dirinya menekankan, in-efektivitas program stabilisasi terjadi lantaran IMF tidak memperhatikan secara saksama seluk-beluk dualisme ekonomi yang melekat pada perekonomian Indonesia. Yang kemudian, sejarah mencatat, kemerosotan ekonomi Indonesia berimbas pada turbulensi politik hingga kejatuhan rezim.

“Sejak itu, masyarakat memiliki kesan yang kurang baik terhadap sepak terjang IMF. Mereka dipandang liberal, mengagungkan mekanisme pasar, dan menafikan peran negara dalam urusan kesejahteraan sosial,” tandas dia. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here