BERITABUANA, LAMPUNG– Paska 73 tahun Kemerdekaan Indonesia, masalah utama dalam pembangunan adalah masih tingginya tingkat kesenjangan, baik kesenjangan antar daerah, maupun antar desa-kota. Oleh karena itu, berangkat dari upaya untuk lebih mendorong tingkat pemerataan pembangunan di daerah, maka DPD RI menginisiasi lahirnya RUU Pemerataan Pembangunan Daerah.

Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani dalam Uji sahih RUU Pemerataan Pembangunan Daerah di Lampung, Selasa (2/10/2018) menegaskan bahwa perlu keberpihakan pemerintah untuk lebih memakmurkan rakyat di daerah melalui payung undang-undang, karena regulasi selama ini belum cukup mampu mengatasi kebijakan pembangunan selama ini.

Meskipun DPD memberikan apresiasi atas menurunnya tingkat ketimpangan pembangunan yang dilakukan pemerintah, melalui indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Indeks Koefisien Gini, namun hal tersebut belum mencukupi.

“Kita mengapresiasi upaya kebijakan pemerintah Jokowi dengan menggeser paradigma pembangunan yang semua ‘Jawa Centris’ menjadi ‘Indonesia Centris’ dengan mengedepannya pembangunan Indonesia dari perbatasan dan pinggiran,” ungkapnya.

Namun demikian, menurut Benny upaya-upaya pemerintah tersebut belum cukup dan perlu adanya kepastian dan keberlanjutan kebijakan pemerintah, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, khususnya ketimpangan antar daerah.

“DPD menginiasi lahirnya ‘trisula RUU’ yang berpihak pada daerah, dimana sebelum RUU Pemerataan Pembangunan Daerah ini, DPD juga sebelumnya telah menginisasi lahirnya RUU Pengelolaan Perbatasan dan RUU Daerah Kepulauan,” tandas anggota DPD dari Dapil Sulawesi Utara tersebut. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here