BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengambil alih penanganan kasus korupsi di Bank BRI Agro Niaga di Medan, Sumatera Utara karena diduga ada praktik mafia hukum sehingga tidak semua yang terlibat ditetapkan tersangka.

“Setidak-tidaknya KPK melakukan supervisi mengingat banyak pihak yang terlibat sebagaimana disebutkan dalam putusan pengadilan,” ujar Erdi Surbakti, kuasa hukum Sri Mulyani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/10).

Tersendatnya penanganan kasus oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara telah dilaporkan ke Kejagung dan KPK. Ditegaskan juga, kendati dalam putusan perkara Sri Mulyani sudah sangat terang benderang pihak-pihak terlibat, namun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara hingga saat ini enggan mengembangkan penyidikan. Akibatnya beban hukum semua ditanggung Sri Mulyani.

Sri Mulyani merupakan salah satu terpidana kasus korupsi di Bank BRI Agro Niaga Medan, Sumatera Utara, yang sudah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh hakim di Pengadilan Tipikor Medan.

Erdi Surbakti mengungkapkan bahwa dalam pertimbangan hakim PN Medan jelas-jelas menyebutkan masih ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara itu yakni Direktur Bisnis Bank BRI Agro Niaga Zuhri Anwar Dkk.

“Ironisnya, pihak-pihak yang disebutkan oleh hakim PN Medan sampai kini masih bebas berkeliaran,” ujarnya.

Menurut Erdi, tanpa peranan pihak-pihak yang disebutkan dalam pertimbangan hakim, kredit tersebut tidak akan bias dicairkan. Utamanya dapat dilihat dari peranan Zuhri Anwar, Direktur Bisnis Bank BRI Agroniaga, yang membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Kredit antara Bank BRI Agroniaga dan Kopkar Paertamina cabang Medan.

Selain itu, tambah Erdi, penetapan pola kredit channeling oleh Zuhri Anwar dkk yang sebelumnya diusukan kepala cabang pembantu dengan pola kredit eksekuting. Lalu pemberian surat kuasa untuk pencairan kredit kepada pengurus Kopkar Pertamina oleh Direksi, sehingga peranan bank mengenal nasabah menjadi terabaikan dan bertentangan dengan ketentuan perbankan.

Selanjutnya proses pencairan kredit take over ke Bank ICB Bumi Putera sebesar Rp 10,6 miliar dari Bank BRI Agroniaga dengan data atau dokumen menyusul oleh Zuhri Anwar.

“Masih banyak lagi kejanggalan lainnya. Ironisnya, Zuhri Anwar tidak diperiksa dalam proses persidangan di pengadilan, termasuk ahli perbankan juga tidak dimintai keterangan di persidangan,” tandas Erdi.

Diduga hakim dan jaksa melindungi Zuhri Anwar dengan tidak memeriksa dan memanggil paksa dalam sidang di PN Medan, sehingga kesaksian Zuhri Anwar tidak dimuat dalam persidangan. Akibatnya justru merugikan Sri Mulyani, dimana bertentangan dengan pasal 224 yang isinya saksi tidak hadir dalam sidang, dincam hukuman 9 bulan dan pasal 184 KUHP yang berisi pembuktian salah satu dengan keterangan saksi dibawah sumpah di depan pengadilan.
Menurut Erdi, proses pencairan uang sebesar Rp25 miliar tadak mungkin Direksi Zuhri Anwar tidak tahu, karena sebelum kredit dicairkan, direksi harus siapkan dana di Bank Indonesia, dalam hal ini diperlukan peranan mutlak dari peran direksi.  Jika dana tidak disiapkan, maka kredit tidak mungkin bisa cair.  Hal lain yang dilakukan cukup fatal dan bertentangan dengan UU Perbankan, yakni pencairan take over ke Bank ICB Bumi Putra Medan Rp10,6 miliar dengan dokumen menyusul.
Berdasarkan hal itu Erdi menilai telah terjadi tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi di Bank BRI Agro Niaga, Medan, Sumatera Utara. “Kami mohon keadilan segera juga proses hukum Zuhri Anwar dkk,” ujarnya. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here