BERITABUANA, JAKARTA – Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami yang terjadi di Kota Palu dan Donggala, Sulteng bertambah banyak. Saat ini sudah terindentifikasi jumlah korban tersebut mencapai 384 orang. Dan masih terus diperkirakan akan bertambah.

“Kemungkinan besar korban jiwa itu akan bertambah. Karena belum semua daerah terjangkau oleh tim gabungan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Sabtu (29/9/2018).

Kata Sutopo, sebanyak 540 orang di Kota Palu mengalami luka-luka. Angka tersebut hanya untuk Kota Palu karena BNPB belum mendapat laporan dari Donggala.

Ia mendapat laporan 29 orang hilang di Kota Palu. Sedangkan Tim DVI Polri baru bisa mengidentifikasi 56 korban meninggal.

Sutopo membenarkan informasi dan foto yang beredar di sosial media terkait dengan korban gempa dan tsunami yang belum terevakuasi. Saat ini evakuasi dan identifikasi masih sama-sama berjalan.

Kota Palu dan Donggala saat ini ia mengatakan membutuhkan alat-alat berat, pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi, selain juga tentunya bantuan makanan siap saji dan keperluan dasar lainnya.

“Semalam Tim SAR gabungan juga ada yang mendengarkan permintaan pertolongan dari reruntuhan, tapi sulit sekali melakukan evakuasi karena gelap gulita,” ujar Sutopo.

Logistik bantuan diupayakan mulai masuk sore ini karena Kementerian Perhubungan memastikan bandara di Kota Palu sudah akan dapat didarati pesawat komersial.

“Bantuan personel tambahan baik dari TNI, Polri, Basarnas, relawan perlu lebih banyak lagi. Dan yang sekarang bergerak menuju Kota Palu dan Donggala diperkirakan paling cepat baru akan bisa sampai malam nanti karena akses yang terputus,” ujar dia.

Bencana Nasional

Sementara Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah menetapkan bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala richter dan tsunami yang melanda Kota Palu pada Jumat (28/9) sebagai bencana nasional.

“Penetapan status bencana nasional ini dapat mempercepat proses pertolongan, penanganan, dan rehabilitasi pascabencana,” kata dia selepas deklarasi relawan Prabowo-Sandi di Padang.

Menurut dia dalam menetapkan status bencana nasional tentu harus menunggu analisis dampak bencana yang dilakukan pemerintah mulai dari data jumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.

“Kami minta pemerintah bergerak cepat, berkaca dari penanganan Gempa Lombok yang dikatakan sudah beres padahal masih banyak yang terkatung-katung,” kata dia.

Ia menjelaskan dalam penetapan status bencana nasional pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan Pemprov Sulawesi Tengah, apabila mereka tidak mampu melakukan penanganan dampak bencana pemerintah pusat harus segera menetapkan status ini.

“Selain itu tsunami yang terjadi juga memberikan dampak kerusakan yang besar seperti putusnya komunikasi,” kata dia. (Kds/Pad)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here