BERITABUANA, JAKARTA – Kuasa hukum PT Phar Indonesia, Muhammad Ridho Hakiki, SH, MH mendatangi gedung Komisi Yudisial (KY), Jumat (28/9/2018). Kedatangannya hanya mengadukan kepada KY, terkait keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memvonis bebas terdakwa Seruni Permata Sari. Padahal, jaksa penuntut umum (JPU), menuntutnya dengan hukuman penjara 3 tahun, dan penyidik, dalam hal ini Polda Metro Jaya menyatakan kasus tersebut memenuhi unsur pidana sesuai pasal 372 KUHP, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

“Makanya saya heran, kenapa bisa jadi begitu vonisnya. Saya gak paham dasarnya. Jadi saya lapor ke KY untuk meminta membantu mengetahui alasanya hakim memutus seperti itu. Dan KY akan mempelajari dan melakukan penelitian,” kata Ridho kepada wartawan, Jumat (28/9/2018).

Ridho kembali menegaskan, selaku kuasa hukum, ia tak mempermasalahkan hakimnya. Tapi mempermasahkan keputusannya. Karena putusannya itu, baginya sangat aneh.

“Polisi sudah jelas pidana, pihak kejaksaan juga sama. Bahkan dituntut 3 tahun penjara. Dan terdakwa (Seruni) sendiri sudah ngaku dipersidangan, menerima uang dari pengiklan. uang itu sudah dipakainya untuk kepentingan pribadi, dan tak disetor ke PT Phar. Tapi kok kenapa vonisnya bebas. Putusan ini jelas jauh dari rasa keadilan,” jelas Ridho lagi.

Atas putusan itu, PT Phar, jelas Ridho, kasasi ke MA. Hasilnya, MA mengeluarkan putusan kasasi menghukum Seruni 2 tahun 6 bulan penjara.

Bernafas Lega

Seperti diketahui, meski bagaimana PT Phar Indonesia sudah dapat bernafas lega, setelah ditingkat kasasi MA memberi keputusan yang menggembirakan terkait kasus penggelapan yang melibatkan Seruni Permata Sari, Business Director PT. Idepedia Indonesia.

Muhammad Ridho Hakiki, S.H., M.H, kuasa hukum PT Phar Indonesia menjelaskan, Seruni dinyatakan bersalah ditingkat kasasi dengan hakim yang terdiri dari Dr. H Wahidin, SH, MH, Dr Gazalba Saleh, SH, MH, dan H Suhadi, SH, MH. A

Meski MA telah menghukum Seruni, menurut Ridho, masih ada ganjalan yang harus diselasaikan. Itu terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya terhadap kasus itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus Phar Indonesia itu terkait penggelapan pembayaran pemasangan iklan dari Idepedia Indonesia selaku agen yang bertindak sebagai pemesan atas pemasangan iklan di majalah dan badan pesawat Air Asia dari para Advertizer.

Bermula saat dilakukan investigasi kepada pemasang iklan, hasilnya diketahui 40 pemasang iklan, terdiri dari PT. Phar Indonesia sebanyak 32 Advertizer telah melakukan pembayaran sebesar Rp2,1 miliar dan Phar Singapore Partners Ships PTE. LTD sebesar Rp4,91 miliar. Meski demikian, Idepedia Indonesia belum melakukan pembayaran hingga kini.

Karena disomasi tak digubris, akhirnya Phar melaporkan Seruni ke Polda Metro Jaya dan Polda Metro Jaya menyatakan kasus tersebut memenuhi unsur tindak pidana sesuai Pasal 372 KUH Pidana dengan ancaman penjara 4 tahun. Kasus tersebut lalu disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa seruni.

Menurut Ridho, kliennya dibuat kecewa, karena setelah mengikuti serangkaian proses persidangan, hakim memberikan vonis bebas kepada Seruni, padahal Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin Ibnu Suud menuntut Seruni Permata Sari dengan tuntutan hukuman penjara selama 3 tahun. Dalam putusannya itu, hakim menyebut perbuatan yang dilakukan Seruni bukan merupakan perbuatan pidana, meski ada penggelapan.

Ini yang dinilai Ridho sangat aneh dan janggal. “Kerugian klien kami mencapai Rp7 miliar lebih, dan hakim menyatakan itu bukan perbuatan pidana, sungguh tak masuk akal,” ujar Ridho.

Keputusan hakim itu, dianggap Ridho, mencederai rasa keadilan dan secara hukum sangat bertentangan dengan hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian serta bertentangan dengan hasil pemeriksaan dan penelitian pihak kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here