BERITABUANA, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindara, Ahmad Muzani memastikan tugas seorang menteri yang ikut menjadi tim suskes pemenangan calon presiden (capres) petahana, Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019 nanti, akan terganggu. Bahkan, akan ada bias dalam kepentingan politik.

“Itu sudah pasti, tugas menteri pada pelayanan masyarakat akan berakibat pada pemenangan Jokowi-Mar’uf Amin, seperti yang terjadi di Sumatera Barat,” kata Muzani menjawab wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Di Sumatera Barat, lanjut Wakil Ketua MPR RI itu, ada kepala daerah membagikan bantuan ke masyarakat tetapi dikatakan sumbangan tersebut dari Presiden Jokowi. Pada hal sumber sumbangan yang diberikan bupati yang bersangkutan dari negara dalam hal ini APBD.

“Model yang terjadi di Sumatera Barat ini memperlihatkan kekuasaan yang ada pada kepala daerah digunakan untuk pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin,” tambahnya.

Muzani mengakui masalah menteri yang menjadi tim sukses pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres pada pemilu tidak diatur di dalam UU. Meski demikian, ia mengingatkan hal tersebut terkait soal etika.

“Kami tidak melakukan hal yang sama, karena kader Partai Gerindra juga ada yang menjadi kepala daerah, bupati atau wali kota,” kata dia.

Menteri dan kepala daerah, tambah Muzani, tidak boleh terlibat dalam pemenangan capres dan cawapres di pemilu nanti. Mereka harus memberikan pelayanan pada masyarakat seperti yang diamanatkan oleh kepala pemerintahan.

“Urusan pilpres itu, urusan partai politik, terlebih pilpres ini memakan waktu, pikiran dan menghabiskan tenaga,” imbuhnya seraya mengingatkan, kalau tidak maka tindakan dan kebijakan yang diambil menteri dan kepala daerah yang menjadi tim pemenangan capres-cawapres akan menjadi bias. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here