BERITABUANA, JAKARTA – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan hoax dan persekusi orang yang berbeda pilihan di tahun politik menjelang pemilu 2019 inj, bisa merusak Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, eksploitasi SARA juga bisa menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kebhinnekaan.

“Kuncinya adalah kita harus mengembangkan toleransi, yaitu menghormati perbedaan-perbedaan yang ada,” kata Jazuli dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Menjaga Kebhinnekaan dalam Kampanye Capres,” di Media Center MPR/DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Ketika toleransi dilaksanakan secara benar dan jujur dalam kehidupan bernegara dalam Pilpres dan Pemilu, lanjut Ketua F-PKS DPR itu, maka kekhawatiran perpecahan tidak akan terjadi di Indonesia.

Sementara itu, pengamat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ady Prayitno mengatakan bahwa UU Pemilu sudah mengatur larangan-larangan dalam kampanye. Dalam pasal 63 terdapat 11 larangan kampanye termasuk sanksi hukumnya.

Misalnya, sebut Ady, tidak boleh menghina suku dan agama tertentu, tidak boleh berkampanye di tempat-tempat ibadah, atau tempat pendidikan.

“Bagaimana menjaga kebhinnekaan dalam kampanye maka harus patuh dan taat dengan UU. Kalau aturan ini dijalankan dengan baik dan bertanggungjawab maka tidak muncul masalah dalam kampanye,” katanya.

Sedangkan untuk menciptakan kampanye yang tidak merusak kebhinnekaan, lanjut Adi Prayitno, maka diperlukan pendekatan terhadap elit-elit politik.

“Elit politik ini harus dipantau. Sebab elit politik yang mengendalikan tim sukses. Elit ini bisa meredam isu-isu yang mengganggu kebhinnekaan dan mengurangi resistensi dan konflik,” ujarnya. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here