BERITABUANA.CO, JAKARTA – Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) akhirnya memeriksa mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana sosial (Bansos) Pemprov Sumatra Selatan tahun 2013 yang diduga merugikan negara sekitar Rp21 miliar, di Gedung Bundar, Kejagung, Rabu (26/9).

Dia (Alex) kita mintai keterangan sebagai saksi. Jadi apa yang dia ketahui soal kasus itu sangat bermanfaat dalam menggali fakta-fakta di penyidikan,” kata Kasubdit Penyidikan pada Jampidsus, Sugeng Rianta kepada wartawan, di Kejagung, Rabu (26/9).

Sementara itu, calon anggota legislatif (Caleg) Partai Golkar ini usai menjalani pemeriksaan selama delapan jam menolak menjawab pertanyaan wartawan. Namun dia hanya menjelaskan, tidak bisa hadir memenuhi dua panggilan penyidik sebelumnya karena alasan agenda kesibukannya.

“Waktu panggilan pertama, saya tidak bisa hadir karena menjadi pembicara di Inggris. Dan panggilan kedua, karena ada kegiatan sertijab,” kata Alex singkat.

Ditanya soal pengakuan dua terpidana dipersidangan, bahwa kasus korupsi Bansos ini terjadi karena ada perintah atasannya (Gubernur Sumsel-red), Alex menjawab, “Ya itu silahkan saja. Biasa kalau mereka (terpidana-red) bicara seperti itu, ya nanti kita lihat perkembangannya.”

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo meminta agar mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum atas kasus korupsi Bansos Pemprov Sumatra Selatan tahun 2013 yang diduga merugikan negara sekitar Rp21 miliar.

Kasusnya berawal dari temuan perubahan anggaran tahun 2013. Ketika itu Pemprov Sumsel menetapkan alokasi hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 triliun dari APBD, lalu diubah menjadi Rp 2,1 triliun. Untuk mengungkap kasus ini ratusan bahkan sampai 1.000 saksi telah diperiksa penyidik,termasuk 140 lembaga swadaya masyarakat yang menerima pencairan dana hibah dan anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin‎.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana untuk bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD sebesar Rp1.492.704.039.000. Lalu pada APBD Perubahan naik menjadi Rp2.118.889.843.100. Dengan rincian Dana Hibah Rp 2.118.289.843.100 dan Dana Bantuan Sosial Rp600.000.000.

Tim penyidik akhirnya menemukan dugaan penyelewenangan mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Semua proses tersebut langsung ditangani oleh Gubernur Sumatera Selatan tanpa melalui proses evaluasi/klarifikasi SKPD/Biro terkait. Sehingga diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan yang fiktif, tidak sesuai peruntukan, dan terjadi pemotongan. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here