BERITABUANA.CO, JAKARTA – Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) akhirnya memeriksa Karen Galaila, mantan Direktur Utama PT Pertamina (persero), terkait dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Master Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009 yang diduga merugikan negara Rp568 miliar, di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung.

“Betul, hari ini (Senin/24/9) ada pemeriksaan untuk dia. Tapi belum jelas, apakah diperiksa sebagai saksi atau tersangka,” kata sumber di Kejagung saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan Karena, di Kejagung, Senin (24/9).

Sementara itu Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejagung, Warih Sadono belum bisa memberikan penjelasan terkait adanya pemeriksaan Karen Galaila Agustiawan sebagai tersangka.

Sebelumnya, mantan bos Pertamina ini selalu mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Agung. Namun, kali ini Karen Galaila langsung memenuhi panggilan tim penyidik guna menyelesaikan permasalahannya.

Dalam kasus ini, selain Karen tim penyidik juga telah menetapkan tiga tersangka lain. Masing-masing, Chief Legal Councel and Compliance, Genades Panjaitan, mantan Direktur Keuangan, Frederik Siahaan dan mantan Manager Merger & Acquisition (M&A) Direktorat Hulu PT Pertamina, Bayu.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasusnya berawal pada 2009 PT Pertamina (Persero) telah melakukan kegiatan akuisisi (Investasi Non Rutin) berupa pembelian sebagian asset (Interest Participating/ IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009.

Dalam pelaksanaanya ditemukan dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dalam pengambilan keputusan investasi. Sebab tanpa adanya Feasibility Study (Kajian Kelayakan) berupa kajian secara lengkap (akhir) atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp568 miliar. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here