BERITABUANA.CO, JAKARTA – Jaksa Agung, HM Prasetyo menegaskan, bahwa kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat tidak akan bisa diselesaikan, siapa pun pemerintahan atau Jaksa Agung dan Ketua Komnas HAM-nya. “Kita sudah berapa kali ganti Jaksa Agung dan ganti pemerintahan, kita realistis saja,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (21/9).

Oleh karena itu, dia sejak ditunjuk menjadi Jaksa Agung telah menawarkan pendekatan non-yudisial atau rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

Proses non-yudisial, menurut dia, merupakan hal yang paling realistis dan demikian faktanya. “Saya sering katakan bukan sekadar asumsi, testimoni, yang kita perlukan dalam perkara itu adalah bukti dan fakta tidak terbantahkan,” katanya.

Terlebih lagi, kasus itu sudah sekian lama, mungkin pelakunya yang dituduh sudah tidak ada semua. “Non-yudisial itu dibenarkan undang-undang serta ada kompensasi, Akan tetapi, ‘kan itu bisa dibahas dibicarakan sejauh mana kemampuan negara,” katanya.

Yang penting dari persoalan pelanggaran HAM berat, jangan sampai bangsa ini tersandera oleh berbagai macam tuduhan adanya pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia menjelaskan perkara HAM berat itu tidak ada kedaluwarsanya, hingga setiap pemerintahan, jaksa agung atau anggota Komnas HAM nanti akan dipanggil kembali untuk mengungkapnya. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here