BERITABUANA, JAKARTA – Rapat internal Komisi VII DPR pada Rabu (19/9/2019) kemarin, memutuskan untuk menginisiasi pengajuan Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (UU EBT) untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.

Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu saat dihubungi beritabuana, Kamis (20/9/2018), mengatakan isu EBT ini menjadi perhatian komisi bidang energi karena Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16 Tahun 2016 yang erat kaitannya dengan perubahan iklim dan emisi.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber daya Manusia (ESDM) juga telah membuat satu roadmap bahwa pada 2025 nanti, bauran EBT nasional harus sudah mencapai 23 persen.

“Itu hanya 7 tahun lagi. Sementara saat ini baurannya baru di angka 8 persen,” sebut politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu.

Fakta terkini juga menunjukkan bahwa energi fosil nasional yang secara umum jumlahnya terbatas, dan telah diekspploitasi selama puluhan tahun, misalnya minyak bumi, itu cadangannya diprediksi hanya tersisa untuk 10 tahun ke depan.

“Artinya dari sekarang kita harus migrasi ke energi yang lain,” kata Gus Irawan.

Karena diikat UU tentang Ratifikasi Perjanjian Paris, dia bilang meskinya energi baru terbarukan menjadi prioritas. Maka dari itu, komisi tujuh tadi sepakat untuk mengajukan ke prolegnas, RUU Energi Baru Terbarukan.

“Kami mau kawal ini, karena political will pemerintah untuk EBT ini belum optimal, padahall wajib itu,” kata Gus Irawan.

Proyek PLTA Batangtoru di Sumatera Utara.

Saat ini, lanjutnya, ada salah satu proyek EBT yang sedang berjalan. Yakni Pembakit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru di Tapanuli Selatan berkapasitas cukup besar, yakni 510 MW. Namun pembangunannya sedang diganggu dengan isu lingkungan oleh NGO atau LSM lokal maupun Internasional dengan membangun opini bahwa pembangunan PLTA Batangtoru dapat memgancam ekosistem spesies yang sangat langka yakni Orang Utan Tapanuli.

“Memang betul spesies itu ada dan sudah sangat langka. Nah ada NGO, LSM di lokal yang main-main ini, coba ganggu-ganggu. Lalu kemudian dimasuki NGO asing, sedang mencoba meributkan ini,” ungkapnya.

Namun demikian, kata Gus Irawan, dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan, proyek ini tetap dilanjutkan. Dari aspek lingkungannya, Menteri LHK Siti Nurbaya berkaitan dengan hutan dan konservasi, juga disepakati bahwa spesies langka Orang Utan harus dilindungi, lingkungan tetap dijaga dan sumber daya alam tetap dieksploitasi untuk memberikan mamfaat tidak hanya bagi negara tapi juga masyarakat. 

“Jadi dua-dua jalan. Ibu menteri LHK juga firm, tetap jalan tapi lingkungan dijaga. Besok kami komisi tujuh akan meninjau pembangunan PLTA ini,” ungkap politikus asal Sumut ini.

Di sisi lain, pihaknya juga meminta Kementerian ESDM maupun KLHK untuk mewajibkan perusahaan yang memgerjakan pembangunan PLTA Batangtoru, agar menjaga lingkungan, termasuk ekosistem Orang Utan Tapanuli. Poinnya, kata Gus, ke depan pemerintah harus lebih banyak bergerak di sektor EBT. Apalagi potensi kita melimpah. Baik air, banyu, panas bumi maupun matahari.

“Makanya kami menggagas UU EBT, supaya mengikat. Kalau tanpa UU saya khawatir pemerintahan sekarang tidak memberi perhatian pada EBT. Faktanya memang sepanjang pemerintahan sekarang ini tidak ada terobosan untuk sektor EBT ini,” tutup Gus Irawan. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here