BERITABUANA, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah meminta kepada pemerintah pusat agar tidak mengambil uang dari kompensasi tambang (royalti), untuk membantu membantu masyakat korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah harus menggunakan uang baru, mengingat royalti tambang adalah uang rakyat.

“Kalau nggak ada uang ngaku saja. Ini, saya dengar dia (pemerintah pusat) mau ngakis-ngakis uang dari konpensasi tambang (royalti), itu kan uang kita. Yang kita tanya ada uang baru nggak?” tegas Fahri berbicara dalam acara Expo DPR Peduli Huntara for NTB di pelataran Nusantara II Gedung DPR RI, Kamis (20/9/2019).

Karena, lanjut politisi dari PKS yang juga asal NTB itu, ada kesan pemerintah tidak mempunyai uang untuk. Bahkan, saat dicecar pertanyaan saat rapat dengan 16 kementerian, pihak pemerintah tidak bisa menjawab.

“Begitu saya kejar, memang nggak bisa jawab problem ini. Sebenarnya uangnya berapa dan niat nggak membiayai?” ungkapnya lagi.

Sementara itu data lapangan, sederhananya minta uang ditransfer, dan modalnya untuk membuat rumah. Apalagi masyarakat sudah diverifikasi Pemda dan diphoto kondisi rumah mereka dan hasil verifikasi sudah ditandatangani bupati dan dikirim ke pusat.

“Memang uangnya sudah ditransfer, tapi uang tidak bisa dicairkan. Makanya saya bilang, faktanya untuk rumah belum ada uang,” cetusnya seraya mengimbau yang berpunya agar menyumbangkan dananya untuk bantu masyarakat NTB membangun rumahnya kembali.

Terkait dengan DPR Peduli Huntara for NTB yang resmi dibuka oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, kata Fahri, ini adalah ikhtiar berlanjut DPR RI atas kepedulian terhadap Nusa Tenggara Barat (NTB), yang belum lama diguncang gempa bumi berturut-turut.

“Ini adalah ikhtiar berlanjut kita yang terus dilakukan, karena kita tau dampak dari gempa yang datang beruntun di NTB. Dan, dalam acara ini kita juga sengaja mendatangi pihak-pihak terkait NTB yang sangat paham akan daerahnya,” sebutnya.

Karena, menurut politisi PKS yang juga asal NTB itu, mereka lah (gubenur, pemda, walikota maupun camat dan lurah) yang lebih merasakan penderitaan rakyatnya.

“Sebab, ada yang terus menerus kita tidak paham di luar, utamanya yang terkait dengan instruksi presiden. Apalagi instruksi gubernur yang baru dilantik kemarin,” katanya.

Maka dari itu, lanjut Fahri, pemerintah daerah setempat lah yang mesti didengar karena mereka yang punya rakyat.

“Dengan adanya masukan dari mereka, maka dapat membuat disain dan mencari solusi bagi masyarakat Lombok dan Sumbawa yang rumahnya tekena dampak gempa,” ujarnya. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here