BERITABUANA, JAKARTA – Laporan BPJS Kesehatan yang mengaku tengah mengalami defisit arus kas mencapai Rp 16,5 triliun. Dengan rincian, rencana kerja anggaran tahunan 2018 sebesar Rp 12,1 triliun plus carry over Rp 4,4 triliun.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/9/2018), pun angkat bicara menyikapi permasalahan yang tengah dialami BPJS Kesehatan tersebut.

Ia khawatir defisit yang tengah dialami BPJS Kesehatan jika tidak segera ditangani, bukan hanya berefek kepada pelayan masyarakat, terutama pelayanan kesehatan, tapi bisa membuat kolaps badan tersebut.

“Karena itu, pemerintah perlu segera menalangi supaya BPJS Kesehatan tidak mengurangi pelayanannya kepada masyarakat.

“Sebab yang sekarang saya lihat itu, BPJS berusaha mengurangi jenis pelayanan dengan alasan bahwa mereka mengalami defisit,” kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Pernyataan ini disampaikan Fahri terkait laporan BPJS Kesehatan yang mengaku tengah mengalami defisit arus kas mencapai Rp 16,5 triliun. Dengan rincian, rencana kerja anggaran tahunan 2018 sebesar Rp 12,1 triliun plus carry over Rp 4,4 triliun.

Melanjutkan pernyataannya, Fahri Hamzah mengatakan, tidak bisa BPJS mengurangi pelayanannya, karena dia dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) sebagai mandat untuk memberikan jaminan sosial secara menyeluruh.

“Jadi, perintah dari pada Undang-Undang itu harus terpenuhi. Saya kira hanya itu. Apalagi, kalau defitinya sudah mencapai 11 triliun seperti sekerang ini, BPJS Kesehatan tinggal menunggu kolaps-nya,” tegas politisi dari PKS itu lagi.

Bahkan, Fahri melihat dalam jangka panjangnya sepertinya BPJS Kesehatan tidak akan mampu melayani rakyat, karena tidak bisa membayar rumah sakit, begitu juga dokternya.

“Saya juga mendengar, boikot-boikot untuk tidak menjadi peserta BPJS ini banyak sekali. Dan, kalau sampai terjadi, efek jangka panjangnya justru dirasakan oleh rakyat paling bawah. Sehingga kemudian, sistemnya itu kembali kepada kompetisi pasar (market competition), dimana yang kaya dapat pelayanan dan yang miskin akan terbengkalai,” bebernya.

Padahal, maksud dari pada SJSN itu supaya semuanya tercover. Jadi ini, sikap pemerintah harus segera, jangan dibiarin ngambang.

“Ini udah ngaga ini,” kata anggota DPR asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu seraya juga mendengar kalau pihak-pihak rumah sakit sudah mulai alergi dengan BPJS, gara-gara adanya defisit ini.

Makanya, tambah Fahri, BPJS Kesehatan khususnya akan mnjadi indikator kemampuan pemerintah untuk mengelola sistem jaminan nasional ini.

“Jangan ditengah histeria eforia, seolah-olah pemerintah dengan kartu-kartu yang ada menjamin semua hal, ternyata ini ada kenyataan defisit,” cetusnya. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here