BERITABUANA, JAKARTA – Anggota MPR RI dari Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa masalah kepala daerah mendukung dan menjadi juru kampanye (jurkam), salah satu capres sudah terjadi pada saat pilpres 2014 lalu. Dan, apakah saat itu mereka menyalahi etika dan fenomena itu tidak seramai sekarang pada pilpres 2019.

“Saya juga ingin sampaikan, jika aturan sudah menyatakan bahwa itu boleh, ya buat apa diperdebatkan lagi,” ucap Irma berbicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema ‘Etika Politik Kampanye Bagi Kepala Daerah’ di Media Centre Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Pada intinya, dirinya berpendapat pantas saja kalau temen-teman kepala daerah memberikan dukungan tapi dengan satu catatan tidak boleh pragmatis. Yang penting, tidak menyusahkan dan merugikan rakyat, dan harus ada hak cutinya ada aturan-aturannya.

“Jangan karena pragmatisme mereka mendukung, dulu kamu sudah saya kasih kursi saya dukung sekarang balas budi. Mendukung itu harus dengan ikhlas harus berdasarkan kinerja dan fakta,” katanya.

Sedang pengamat politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menjabarkan bahwa ada empat hal terkait soal kepala daerah mendukung capres 2019 yang perlu diperhatikan yakni, pertama dari aturan, aturan mana yang dilanggar, kedua adalah soal petahana.

Kenapa menguat dukungan itu apakah karena pertahanannya lemah atau sebaliknya pertahanan yang kuat. Yang ketiga adalah soal etika politik atau fatsun politik, dan yang keempat adalah soal tekanan politik, ada atau tidak.

“Intinya, memang aturan membolehkan dan tidak ada aturan yang dilanggar. Tidak ada aturan yang melarang mereka untuk melakukan kampanye kepada salah satu capres,” cetusnya.

Memang, tambah Pangi, kepala daerah adalah pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, tapi mereka juga merupakan kader parpol yang konsekwensinya adalah mereka harus mendukung capres yang parpol itu usung.

“Nah, hal tersebut kita sulit membuktikan tapi bisa dirasakan jadi kalau anda diusung partai A akan ada konsekwensi harus memilih capres yang diusung partai A. Saya pikir di aturannya boleh tidak masalah asal dipatuhi semua aturan yang ada seperti ada cuti dan ajangan pakai fasilitas negara itu poinnya,” ujarnya. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here