Berkaca Dari Polemik PKPU, Firman Subagyo: KPU Harus Selalu Berkoordinasi Dengan Bawaslu

BERITABUANA, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, harus selalu berkoordinasi dan kerjasama dengan Bawaslu, sebelum mengambil keputusan agar tidak terjadi tafsir yang berbeda beda terhadap aturan hukum yang ada.

Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Firman Soebagyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (7/9/2018), terkait pomelik PKPU tentang larangan mantan narapindana korupsi yang tidak boleh mencalonkan menjadi aggota legislatif.

Dijelaskan Firman kalau PKPU tersebut sudah banyak dibatalkan oleh Bawaslu, tetapi KPU tidak mengindahkannya sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

“Ini menunjukan masih ada pandangan dan tafsir yang berbeda-beda terhadap aturan hukum yang berlaku dari penyelenggara dan pengawas pemilu,” ujarnya.

Selain itu, lanjut politisi dari Golkar itu, KPU juga harus segera menyelesaikan terkait temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), adanya pemilih ganda sebanyak 131.363 di 76 kabupaten dan kota, berdasarkan analisis by name dan by adres sesuai nomor induk kependudukan yang ditemukan Bawaslu, dan juga adanya temuan sebanyak 2.618.034 calon pemilih yang belum terekam e-KTP.

“KPU harus dapat menyelesaikan temuan itu secepatnya, mengingat waktu dan jumlah yang sangat besar dan signifikan tersebut akan sangat merugikan hak-hak dari warga negara yang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 yang akan datang,” tegasnya.

Menurut Firman, pemahaman terhadap aturan hukum ini sangat penting karena berdasarkan pemantauan yang dilakukan dilapangan, masih ada tafsir yang berbeda-beda antara KPUD dan Bawasda dimasing-masing daerah.

“Perbedaan tafsir antara KPU dan Bawaslu ini akan sangat mengganggu proses demokrasi dan dapat merugikan hak-hak masyarakat dan parpol peserta pemilu,” tegasnya.

Oleh karena itu, Firman mengharapkan, dengan sisa waktu yang ada KPU, Bawaslu dan DPR RI dalam hal ini Komisi II bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai pemilih, dan memberikan bimbingan tehnis kepada KPU Daerah dan Bawasda agar mereka juga mempunyai sikap dan pandangan tafsir yang sama dari berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada. (603)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *