Nurhasan Berharap Desa Harus Jadi Prioritas

BERITABUANA, JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan rapat kerja bersama mitra legislatif, Komisi V DPR RI. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Desa, Eko Putro Sandjoyo, serta para anggota Komisi V DPR.

Agenda pertemuan yang digelar, Rabu (5/9/2018) di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, membahas rencana kegiatan dan anggaran kementrian/lembaga tahun (RKA K/L) 2019.

Dalam rapat, Menteri Eko menyampaikan program-program prioritas diantaranya pembangunan kawasan pedesaan, pengembangan daerah tertentu, dan pembangunan daerah tertinggal. Namun pagu anggaran dari program prioritas tersebut mengalami penurunan menjadi Rp 4.3 Trilyun yang semula Rp 4.5 Trilyun.

Anggota Komisi V, Nurhasan Zaidi, mempertanyakan penurunan pagu anggaran tersebut, apakah ada prioritas lain atau ketidakmampuan kementerian menyerap anggaran secara optimal demi maslahat masyarakat desa.

Anggota DPR daerah pemilihan Majalengka, Subang, Sumedang ini menambahkan dibangunnya bandara internasional dan Aerocity modern di sekitar desa Ligung, Majalengka, perlu di kawal agar masyarakat bisa diberdayakan bukan terperdayakan.

“Menjadi sebuah kewajiban saya utk mengawal pemerintah demi mengurangi kesenjangan antara kota modern yang mau dibangun dengan kondisi real desa daerah sekitar. Insya Allah,” lanjut politisi PKS ini,” ucapnya.

DPR, kata Nurhasan siap membantu, untuk menyalurkan program prioritas desa seluruh Indonesia yang pastinya sangat membantu pemerintah dalam percepatan daerah pembangunan.

Hingga sekarang rapat masih berlangsung di ruang Komisi V DPR untuk mencari mufakat dalam rangka mencari langkah dan solusi terbaik bagi masyarakat khususnya masyarakat desa. Menteri desa pun menerima usulan dari Komisi V dan akan melakukan pendalaman di satuan kerja masing-masing. (Aldo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *