Gerakan #2019GantiPresiden, Muncul Sebelum Pencapresan

BERITABUANA, JAKARTA – Munculnya berbagai gesekan di sejumlah daerah akibat gerakan tagar #2019GantiPresiden. Bahkan, telah menimbulkan spekulasi publik tentang siapa dibalik gerakan tersebut.

Demikian politisi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria saat berbicara dalam diskusi Social Media for Civic Education (SMCE) dengan tema “Pro-Kontra #2019GantiPresiden” di bilangan Menteng, Jakarta, Selasa (3/9/2018) kemarin.

Ia pun mengklarifikasi terkait gencarnya tudingan publik bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan afiliasi partai Gerindra. Kata Riza Patria, gerakan itu, sudah muncul jauh sebelum Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden (Capres) pada Pemilu 2019.

“Partai Gerindra mengatakan bahwa gerakan ganti presiden 2019 tak ada kaitannya dengan Prabowo. Saya klarifikasi bahwa pro-kontra gerakan #2019GantiPresiden itu tak ada kaitannya dengan Prabowo,” tegasnya.

Menurut Anggota Komisi III DPR itu, pro-kontra gerakan tagar 2019 ini mencuat setelah salah satu aktivis dalam gerakan #2019GantiPresiden, yakni Neno Warisman, dilarang keluar dari Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, pada Sabtu (28/7/2018) lalu. Neno dilarang oleh aparat kepolisian karena dinilai akan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat atas kampanyenya.

“Gerakan tagar 2019 ganti presiden, merupakan sebuah gerakan yang murni dilakukan oleh masyarakat umum. Gerakan tersebut dinilai sebagai bentuk protes masyarakat atas kinerja pemerintahan presiden Joko Widodo,” jelasnya.

Kesempatan sama, peneliti Indonesia Public Institute (IPI) Jerry Massie mengatakan, jika mengacu pada aturan pemerintah yakni PP 19 No 60 Tahun 2017, maka saat akan melakukan deklarasi harus ada surat izin dari polisi.

Selanjutnya ada proposal, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau badan hukum, identitas diri penanggung jawab kegiatan, daftar susunan pengurus, persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan, rekomendasi instansi terkait, paspor dan visa bagi pembicara orang asing, serta denah rute yang akan dilalui saat aksi dilaksanakan.

“Survei Y-Publica bahwa sekitar 66,8 persen menolak tagar #2019GantiPresiden dan sekitar mendukung 28,3 persen. Jadi pada intinya, banyak masih menolak gerakan ini. Bukan itu saja pada beberapa bulan lalu tagar ini tak mampu masuk 6 tagar terpopuler #JagaNKRITolakKhilafah memimpin. Bahkan tagar Asian Games masih unggul,” kata Jerry.

Tapi menurut Jerry, bukan tagar #2019GantiPresiden atau #2019TetapJokowi melainkan siapa yang punya master plan dan grand design yang baik, bahkan bisa mensejahtrakan rakyat.

“Kemarin kan Prabowo-Jokowi saling berpelukan di arena silat, jadi ini secara deskriptif bisa memberikan gambaran bahwa suasana kondusif pada pilpres 2019 mendatang, jangan buat gaduh. Di atas lagi cool di bawah lagi hot,” cetusnya.

Disatu sisi Jerry mengusulkan agar dua-dua-nya tidak diizinkan biar imparsial bukan parsial. Jangan hanya deklarasi Jokowi diberikan izin, sementara untuk Prabowo tidak diberi izin.

“Lebih keduanya saja. Bisa saja kita melakukan, tapi dengan cara-cara yang elok dan tunggu sampai pada waktunya. Kan tanggal 23 September baru ada DCT bagi pileg dan pilpres,” tambah dia lagi.

Begitu pula dengan parpol pun dilarang melakukan aktivitas kampanye sebelum 23 September, maka itu dilarang. Namun saat itu deklarasi itu bagian kampanye kendati kedua belah pihak paling mengelak.

Aktivitas kampanye sendiri, menurut Jerry diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Peraturan KPU (PKPU) terkait, Jika sesuai aturan, kampanye untuk Pemilu 2019 dilakukan tiga hari setelah penetapan daftar calon tetap (DCT/daftar caleg) oleh KPU.

“Penetapan DCT dijadwalkan pada 20 September mendatang. Jadi ujarnya, sekarang mau pilih Jokowi monggo maupun Prabowo. Tak ada yang melarang sesuai pilihan dan hati nurani. Kan ada like dan dislike itu saja,” pungkasnya. (Aldo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *