Wuiiiiih! Ada Data ‘Siluman’ di DPS, Jumlahnya Sampai 25 Juta Pemilih

BERITABUANA, JAKARTA – Ditemukan sekitar 25 juta pemilih ganda dibeberapa daerah pemiluhn, dari 137 Daftar Pemilih Sementara (DPS). Oleh karena itu koalisi partai pengusung bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal cawapres Sandiaga Uno meminta kepada KPU untuk menunda penetapan DPS menjadi DPT seperti yang direncanakan sebelumnya pada Rabu (5/9/2018).

Partai politik pengusung bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meminta Komisi Pemilihan Umum menunda pengumuman Daftar Pemilih Tetap yang direncanakan pada Rabu (5/9) karena ditemukan daftar pemilih ganda.

Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/9/2018), meminta kepada KPU agar sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyerahkan DPS yang sudah diperbaharui.

Dijelaskannya, dari hasil penyisiran parpol koalisi Prabowo-Sandiaga, ada di beberapa daerah pemilihan ditemukan beberapa nama ganda bahkan ada satu nama yang tergandakan sampai 11 kali dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Menurut KPU jumlah DPS yang sudah diperbaharui sebanyak 185 juta orang, ada kenaikan dari yang diserahkan kepada kami. Lalu bayangkan dari 137 juta DPS, ada 25 juta suara ganda, kami ingin ada klarifikasi bersama,” ujarnya.

Mustafa menduga, jumlah suara ganda sebanyak 25 juta, sama dengan 18 persen suara nasional sehingga pihaknya menginginkan agar suara publik harus dijaga kedaulatannya.

Penemuan yang Mengagetkan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan apa yang ditemukan sangat mengagetkan karena ada 25 juta data pemilih ganda.

Menurut dia, dari data yang diperbaharui KPU terkait DPS ada 185 juta suara namun yang dimiliki parpol hanya 137 juta.

Dia meminta KPU agar memberikan waktu kepada parpol melakukan penyisiran dan memberikan masukan terkait DPT.

“Kami ingin agar pencalonan presiden berlangsung jujur dan adil agar demokrasi yang berjalan dapat dipercayai masyarakat untuk menyalurkan suaranya,” katanya.

Muzani meminta KPU bersikap profesional, jujur dan independen agar kepercayaan publik tidak sia-sia.

Dalam keterangan pers itu hadir juga Sekjen PAN Edy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dan Direktur Data dan Informasi DPP PKS Nuriman. (Ndus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *