Polemik Peraturan KPU Soal Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg

BERITABUANA, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menegaskan bahwa dalam faham demokrasi, perampasan hak itu hanya boleh dilakukan melalui Undang-Undang (UU). Dan itu yang harus terus diperjuangkan sampai bedarah=darah, karena hak-hak kita tidak boleh dirampas secara mudah dan sederhana.

“Perampasan hak itu harus dimandatkan melalui UU,” tegas Fahri Hamzah saat menjadi narasumber diskusi Forum Legislasi bertema “Polemik PKPU (Caleg Koruptor dan Calon DPD)” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (4/9/2018).

Diskusi selain menghadirkan Fahri Hamzah, juga Anggota Komisi II DPR dari F-PDIP Henry Yosodiningrat, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja dan calon Anggota DPD RI Abdullah Puteh. (Dok. Jimmy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *