Parpol Harus Ganti 41 Anggota DPRD Kota Malang yang Ditahan KPK

BERITABUANA, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menyatakan sebaiknya partai politik segera melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kota Malang setelah 41 dari 45 anggota periode 2014-2018 ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penahanan tersebut, menurut politisi Golkar itu, mengakibatkan adanya kevakuman di DPRD Kota Malang yang berdampak pada jalannya roda pemerintahan di kota tersebut.

“Untuk jalan keluarnya memang yang tepat adalah melakukan PAW, pimpinan partai politik yang kadernya sudah ditahan harus cepat melaksanakan PAW” ujar Zainuddin Amali menjawab wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Kasus dugaan korupsi berjamaah di DPRD Kota Malang menarik perhatian publik. KPK kemarin menahan lagi 22 orang anggota DPRD nya. Sebelumnya KPK lebih dulu menahan 19 orang bersamaan dengan Wali Kota Malang Moch. Anton serta Kepala Dinas PU nya.

Penahanan ke 41 anggota DPRD Kota Malang ini terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan APBD 2015. Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari Wali Kota Moch Anton dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Zainuddin Amali berpendapat, proses PAW anggota DPRD Kota Malang tidak perlu memakan waktu yang lama. Selain karena sudah ada aturannya, juga karena demi kepentingan jalannya pemerintahan.

“Tak perlu berlama-lama membahas PAW, setelah pimpinan partai politik setempat mengirimkan surat ke eksekutif, lalu KPUD menindaklanjuti, 1 minggu saya kira selesai, dan tinggal pelantikan,” kata kader Partai Golkar ini.

Kekosongan di DPRD Kota Malang kata Zainuddin Amali praktis tidak ada pembahasan apa-apa di DPRD nya. Pada hal, pembahasan sebuah peraturan daerah harus dilakukan kedua belah pihak, yakni antara DPRD dengan Pemerintah Kota. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak dibenarkan secara sepihak.

“Jangan sampai menimbulkan problematika yang baru,” imbuhnya seraya menambahkan, PAW ini harus secepatnya dilaksanakan oleh partai politik.

Seperti diketahui, keanggotaan DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terdiri dari PDIP 11 kursi, PKB 6 kursi, Partai Golkar dan Partai Demokrat 5 kursi, Gerindra dan PAN 4 kursi, Hanura, PKS, PPP masing-masing 3 kursi dan Nasdem 1 kursi. (Ndus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *