BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya dugaan permainan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara (Sumut) masih berlanjut.

Dalam OTT tersebut KPK telah menetapkan 4 tersangka dari 8 orang yang ditangkap usai bertransaksi pengamanan perkara di PN Medan. Saat ini keempat tersangka juga telah ditahan KPK.

Adanya permainan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Medan juga dilaporkan Hamdani Harahap, pengacara asal Medan ke KPK. Hamdani melaporkan ke KPK sama persis terkait OTT di PN Medan beberapa waktu lalu, yakni modus dan subyeknya sama-sama penyuapan terhadap hakim dan panitera. Hanya saja yang dilaporkan Hamdani terkait penyimpangan ganti rugi tanah untuk Jalan Tol Binjai – Medan.

“Adanya permainan di PN Medan, sudah saya laporkan ke KPK pada 22 Januari 2018. Mungkin OTT KPK yang menangkap 8 orang di PN Medan kemarin adalah berkat laporan kami,” kata Hamdani kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9).

Dengan adanya OTT KPK di PN Medan kemarin, sambung Hamdani, KPK harus mengembangkan lagi agar lebih luas. Sehingga pihak lain yang terlibat mafia peradilan di Sumut bisa dijerat.

Dalam laporannya ke KPK, Hamdani menyebut ada 5 orang yang disebut – sebut terlibat mafia peradilan terkait pembebasan lahan Jalan Tol Medan – Binjai. Yakni ST, pihak swasta, BP (Kakanwil BPN Sumut), FWS (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), BSR (Kejati Sumut) dan MN (Ketua PN Medan).

“Saya berharap KPK bisa menindak lanjuti laporan kami. Apalagi tadi saat melapor, pihak KPK berjanji akan menindaklanjutinya. Karena betapa sistemik mafia peradilan di Sumut sehingga harus diusut setuntas-tuntasnya,” paparnya.

Hamdani menyebut, adanya mafia peradilan di PN Medan terkait tanah milik kliennya Indra Kesuma seluas 1 hektar senilai Rp40 miliar. Kepemilikan tanah atas nama Indra Kesuma sudah berkekuatan hukum atas putusan PN Medan.

Namun karena diduga ada permainan suap yang dilakukan ST atas perintah Tamin Sukardi kepada hakim MN, selaku ketua PN Medan dan bertindak selaku hakim tunggal dalam perkara konsinyasi (ganti rugi), maka yang menerima uang konsinyasi sesuai putusan PN Medan malah Steven dan Darmawati.

“Karena itu kami melaporkan MN dkk ke KPK. Dia mengabaikan bukti yuridis kepemilikan tanah milik klien kami yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi ganti rugi itu dialihkan ke Steven dan Darmawati. Padahal Steven dan Darmawati telah diputus pengadilan sebagai pihak yang kalah. Sehingga diduga kuat MN disogok oleh Tamin Sukardi seperti kasus yang OTT KPK,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam OTT di PN Medan tersebut, penyidik KPK telah menetapkan empat tersangka. Masing-masing, Hakim Ad Hoc Tipikor PN Medan Merry Purba, panitera pengganti Helpandi, pemilik PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi, dan orang kepercayaan Tamin bernama Hadi Setiawan. Hakim Merry diduga menerima uang suap total SGD 280 ribu atau setara Rp3 miliar.

Uang suap ini diduga untuk memengaruhi keputusan majelis hakim dalam perkara korupsi lahan. Tamin diketahui menjadi terdakwa perkara korupsi lahan bekas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II. Tamin menjual 74 hektare dari 126 hektare tanah negara bekas HGU PTPN II kepada PT Agung Cemara Realty (ACR) sebesar Rp236,2 miliar dan baru dibayar Rp132,4 miliar. Merry adalah hakim yang berbeda pendapat dibanding hakim lainnya atau diistilahkan dissenting opinion.

Dalam putusan yang dibacakan pada 27 Agustus 2018, Tamin divonis pidana enam tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, dan uang pengganti Rp132 miliar. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Tamin divonis 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.

Atas perbuatannya, hakim Merry dan Helpandi selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Tamin dan Hadi selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 (1) a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here