Diduga Oknum Perwira Tinggi Intervensi Kasus di Bareskrim

BERITABUANA, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub meminta kepada aparat hukum untuk tetap berkomitmen dalam proses penegakan hukum tanpa tebang pilih.

Ayub sendiri menyatakan hal itu dalam kapasitas mengomentari adanya dugaaan penetapan tersangka yang jelas sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, tapi terindikasi adanya intervensi oknum perwira tinggi.

“Kalau sudah DPO ya seharusnya terus diburu dan jangan sampai ada intervensi dari pihak lain, kita dukung Bareskrim tegakan hukum,” ujar Muslim kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/9/2018).

Pokoknya, tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tidak boleh ada yang mengintervensi Bareskrim, meski di perwira tinggi di kepolisian juga.

“Tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun terhadap proses hukum yang ditangani Bareskrim. Apalagi yang intervensi ada dugaan petwira tinggi dari Polhukam. Kerja di Polhukam itu berbeda, yakni untuk keamanan negara, bukan untuk kepentingan seorang DPO YJ,” tegas Muslim.

Sebelumnya Mister Patrick dari Law in House Perseroan dalam keterangannya kepada wartawan mengaku adanya intervensi oleh oknum di Polhukam dalam kasus penggelapan jabatan dan pencucian, dimana YJ sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Ada oknum di Polhukam, WP mengintervensi penyidikan, bahkan akan ada upaya mengganti penyidik, dan mengaku sudah koordinasi dengan Bareskrim,” bebernya kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/9/2018).

Awalnya Bareskrim Polri bekerja sama dengan Interpol berupaya menangkap Dirut PT MESD, YJ, namun belum membuahkan hasil.

Pasalnya, kini YJ yang menjadi tersangka di kasus penggelapan jabatan dan pencucian uang itu menghilang dari pantauan kepolisian.

Menurut M. Lau selaku kuasa hukum dari pemegang saham PT MESD yang melaporkan YJ mengatakan, dengan kerja sama yang dilakukan Bareskrim dan Interpol, maka terbit red notice atas nama YJ

Pasalnya, YJ diduga sudah tak berada di Indonesia, melainkan di luar negeri. “Dia adalah tersangka tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dugaan TPPU yang sudah menjadi buronan sejak 20 Oktober 2017,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (7/7/2018).

Di tempat terpisah, Maha Awan yang diketahui sebagai lawyer YJ, saat dihubungi dalam konfirmasinya mengenai masalah ini mengaku tidak tahu soal intervensi perwira tinggi di Polhukam.

“Saya tidak tahu,” kata Maha saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/9/2018) malam. (Rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *