KPU-Bawaslu Sebut Jalan Sehat Umat Islam 9 September Bukan Kampanye, DPR: Semua Pihak Harus Menghormati

BERITABUANA, SOLO – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahri mengingat untuk tidak menyikapi secara berlebihan terkait kegiatan Jalan Sehat Umat Islam pada 9 September 2018 yang dilakukan sekelompok orang di Kota Solo.

Menurut dia negara Indonesia adalah negara hukum. Semuanya harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Jadi, ketika pihak KPU dan Bawaslu menyatakan bahwa ini bukan kampanye maka harus dihormati keputusan tersebut.

Artinya, bila mengingat hal itu bukan kampanye, kegiatan yang akan disisipi oleh Gerakan “Tritura”, yaitu turunkan harga sembako, turunkan harga BBM, dan turunkan tarif listrik tersebut, sangat wajar dilakukan.

“Karena ini bukan kampanye jadi wajar dilakukan di luar masa kampanye pilpres,” katanya pada Minggu (2/9/2018).

Abdul Kharis mengimbau kepada masyarakat yang keberatan terkait kegiatan tersebut bisa menyampaikannya kepada kepolisian. Karena pada prinsipnya masyatakat harus saling menghargai.

Ia berharap petugas kepolisian dapat mengamankan semua kegiatan masyarakat yang ingin menyuarakan pendapatnya, termasuk Jalan Sehat Umat Islam.

“Yang harus dipahami adalah semua pihak harus berpedoman bahwa asas praduga tak bersalah. Kalau jalan sehat ya jalan sehat, jangan berpikiran bahwa ini akan digunakan berlebihan. Saya kira nanti di sisi lain orang akan menyuarakan aspirasinya, sebaliknya juga harus dihormati,” kata dia.

Sebelumnya, sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Forum Masyarakat Cinta Surakarta menolak keras kegiatan Haornas Jalan Sehat tersebut.

Koordinator kegiatan Tego Widarti mengatakan penolakan dilakukan karena kegiatan tersebut telah dipolitisasi untuk kepentingan pihak tertentu dan dikhawatirkan akan mengganggu Kota Solo yang kondusif. Bahkan, ia juga meminta pihak keamanan agar tidak memberikan izin terkait kegiatan tersebut. (Sol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *