Copot Kapolres Jakbar, Bila Penangkapan 8 Satpam Salahi SOP

BERITABUANA, JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta kepada Kapolres Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi untuk menjelaskan dengan benar peristiwa penangkapan delapan tenaga keamanan atau Satpam Ruko 1000, Taman Palem, Cengkar lalu. Tujuannya agar masyarakat tahu bahwa mereka tidak salah tangkap. Sebab dari kejadian yang ada IPW meragukan kalau para Satpam itu preman.

“Kok polres Jakbar bisa ceroboh seperti itu. Kemana intelijennya dan seperti apa kerja dan laporan intelijennya. Kasus yang saya kira belum jelas ini salah tangkap ini harus diklarifikasi Kapolres,” kata Neta saat dihubungi beritabuana, Sabtu (1/9/2018).

Jika benar ada salah tangkap, lanjut Neta, hal ini bukan saja hanya pelanggaran SOP tapi sudah pelanggaran HAM. Apalagi polisi main tuduh bahwa satpam itu sebagai preman.

Kemudian, bila nantinya benar terbukti dalam penangkapan itu ada kesalahan, apalagi kesalahan fatal, Kapolda Metro Jaya harus segera mencopot kapolresnya.

“Kapolres sudah melakukan kecerobohan luar biasa. Harusnya Kapolres paham bahwa satpam adalah mitra polisi dalam menjaga keamanan lingkungan. Jika polisi tidak mengenal para satpam di sebuah lingkungan berarti terjadi kecerobohan. Polres tidak peduli dan tidak peka dengan lingkungannya,” tegas Neta.

Padahal, menurut Neta, polisi adalah pembina satpam. Tragisnya para satpam malah dikriminalisasi dengan tuduhan sebagai preman. Para satpam dan keluarganya bisa melakukan tuntutan hukum terhadap polres dan polisi harus mengembalikan nama baik para satpam.

“Motivasi mengkriminalisasi kedelapan satpam itu harus diusut lebih lanjut,” tutup Neta.

Pungutan Wajar

Kemudian, sejumlah pemilik Ruko Seribu, Cengkareng, Jakarta Barat, mempertanyakan penangkapan pengelola ruko yang diamankan Polres Metro Jakarta Barat. Mereka tidak mempermasalahkan iuran Rp 350 ribu yang ditarik pengelola.

Sebab, iuran perbulan ini dianggap bermanfaat, pembangunan kian jelas setelah sebagian jalan di kawasan ruko mulai dibeton, jalanan kian ciamik, dengan pagar pagar ruko yang telah dicat. Warga kian tak keberatan dengan iuran itu.

“Jujur, kami tak persoalkan. Saya anggap ini adalah wajar, uang Rp 350 ribu untuk kebersihan, keamanan, dan ketertiban,” kata Sopian, pemilik Ruko I no 33, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (27/8).

Lokasi ruko Sopian sendiri bersebrangan persis dengan Pengelola Ruko, PT Titu Harmoni. Setiap bulannya, Sopian membayar Iuran Keamanan Kebersihan Ruko (IKKR) yang dibayarkan, kwitansi didapat. “Jadi kalo saya pikir ini tidak pungli,” kata Sopian.

Selama pengawasan PT Titu Harmoni, kondisi ruko tampak lebih baik, keamanan terjamin dengan beberapa pelaku pencuri diamankan. Kebersihan terjaga dengan diambilnya sampah setiap pagi hari. Terlebih beberapa petugas keamanan tampak ramah.

“Salah satunya Pak Freddy, ia tuh orang baik, kami saling tegur sapa. Setiap ada masalah, dia selesaikan. Kami senang dengan kondisi ini,” timpal Sopian.

Dalam penangkapan para satpam yang diduga melakukan pemerasan, polisi menggunakan senjata laras panjang dan sempat memberikan tembakan peringatan kemudian memaksa para satpam tiarap. Bendahara RT13/08, Yaming mengakui meski demikian tarikan Rp 350 ribu yang dilakukan pengelola menimbulkan kontroversi. Sebab tidak semua pemilik mau membayar.

Karena itu Yaming kemudian meragukan adanya praktek premanisme. Sebab selama periode menjadi pengurus RT, belum ada sejumlah warga yang menolak. Termasuk ketika Polisi menindaklanjuti ucapan Benny, yang diduga menunggak 10 tahun.

Informasi yang dihimpun diketahui Benny merupakan pemilik ruko yang memiliki tunggakan lebih dari 10 tahun. Karena itu wajar bila pengelola meminta uang puluhan juta, lantaran rukonya ikut di jaga. Benny sendiri diketahui merupakan kerabat dari Pejabat Polres Metro Jakarta Barat.

Seorang pedagang pempek, Tarno, mengetahui betul ruko Benny di Blok R no 7 sejak 2008 lalu telah kosong. Bahkan selama berdagang sejak 2007 lalu, ia hanya sesekali melihat keluarga Benny. “Saya malah tau mengenai penggrebekan disini. Polisi megang senjata besar itu sempat makan disini,” ucapnya.

Tarno keheranan ketika polisi mengamankan sejumlah satpam. Sebab menurutnya satpam disini sangat baik, ia pun hanya membayar uang kebersihan Rp 2 ribu sehari. Sementara bila di tempat lain, pembayaran uang kebersihan bagi dirinya bisa mencapai Rp 15 – 30 ribu. “Di depan RSUD (Cengkareng) misalnya. Kami suruh bayar Rp 30 ribu,” cetusnya.

Mengenai soal perilaku petugas keamanan ruko, Tarno melihat satpam yang menjaga cukup sopan. Sekalipun dirinya meninggal dagangan ruko saat solat, namun daganganya tetap aman.

Pemalakan

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan IKKR yang dilakukan pemilik ruko dilakukan sepihak. Berdasarkan pernyataan Benny, diketahui tunggakan ruko mencapai Rp 24 juta.

Padahal bila menghitung selama 10 tahun, pembayaran ruko Benny semestinya Rp 42 juta. “Katanya ada denda. Kalo tidak bayar fasilitasnya di rusak, bahkan rukonya di gembok,” ucap Hengki.

Hengki melihat kasus ini tak ubahnya dengan pemerasan, penipuan, dan pengerusakan. Tiga kasus itu kemudian menjadi tujuh pegawai ruko termasuk Dirut PT Titu Harmoni, FY, diamankan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Edi Suranta Sitepu mengakui masih menyelidiki kebenaran PT Titu Harmoni termasuk laporan keuangannya PT itu. “Yang pasti kami fokus ke kasus pengerusakannya dulu. Soal lain masih di telusuri,” tukasnya sembari menjelaskan 16 orang telah melaporkan pemalakan. (CS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *