Jaksa Agung Apresiasi Kinerja KPK Terkait OTT Hakim Medan

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Jaksa Agung HM Prasetyo sangat mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan hakim dan panitera di PN Medan beberapa waktu lalu.

“Saya mendukung tindakan (KPK) itu, meskipun ada korban disitu,” kata Prasetyo saat menanggapi tindakan OTT KPK tersebut, di Jakarta, Kamis (30/8).
Meski demikian, dia mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Apalagi sebagai aparat penegak hukum, seharusnya

para hakim dan panitera dapat memberikan contoh yang positif, bukan malah sebaliknya.
“Kita secara kelembagaan memang harus prihatin. Namun dengan tertangkapnya para hakim dan panitera itu, suka ataupun tidak memang harus dihadapi sebagai suatu proses penegakkan hukum yang baik dan benar,” kata Prasetyo menandaskan.

Ditanya soal kemungkinan adanya keberpihakan para hakim yang terkena OTT tersebut dalam menangani perkara korupsi pembebasan lahan, Jaksa Agung hanya mengatakan bisa saja terjadi.
“Kita harus melihat rangkaiannya itu. Kalau seandainya tidak ada tindakan OTT KPK, mungkin saja putusannya bisa lain juga kan,” jawab Prasetyo.

Sebelumnya, KPK mengamankan 8 orang terkait dugaan suap penanganan perkara Tipikor di Pengadilan Negeri Medan.

Yakni Tamin Sukardi (TS) sebagai swasta, Sudarni (SUD) sebagai staf TS, Helpandi (H) sebagai Panitera Penggati pada PN Medan, Merry Purba (MP) sebagai Hakim Adhoc Tipikor pada PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo (WPW) sebagai Wakil Ketua PN Medan yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini.

Lalu Marsuddin Nainggolan (MN) selaku Ketua PN Medan, Sontan Merauke Sinaga (SMS) sebagai Hakim PN Medan dan terakhir Oloan Sirait (OS) sebagai Panitera Penggati pada PN Medan.

MP dan H sebagai pihak yang di duga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Setelah melakukan pemeriksaan awal pasca tertangkap tangan yang dilanjutkan dengan gelar perkara, akhirnya KPK menaikan status tersangka terhadap para hakim tersebut. Masing-masing, Helpandi (panitera pengganti), Merry Purba (hakim ad hoc), Tamin Sukardi dan Hadi Setiawan (swasta).

Mereka disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 5 (1) a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP. Oisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *