Harapan F-PAN, Kenaikan Gaji PNS Tak Ganggu Pembangunan Infrastuktur dan Kualitas SDM

BERITABUANA, JAKARTA – Rencana Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang akan menaikkan gaji pokok bagi PNS dan pensiunan sebesar 5 persen pada RAPBN 2019 diapresiasi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI.

Langkah pemerintah itu, menurut juru bicara F-PAN DPR RI, Ahmad Yohan saat membacakan Pemandangan Umum fraksi atas RAPBN 2019 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna di Gedung DPRR RI, Selasa (28/8/2018), merupakan upaya yang cukup baik dalam rangka meningkatkan kualitas hidup aparatur negara dan para pensiunan.

“Namun demikian, pemerintah harus memastikan bahwa kenaikan gaji tersebut tidak mengganggu alokasi guna pembangunan infrastruktur dan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM),” ungkapnya.

Dalam Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah itu, F-PAN berharap RAPBN 2019 benar-benar menjadi instrumen fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta pemerataan ekonomi berkeadilan.

“Semuanya harus bermuara pada pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa,” katanya.

Yohan memaparkan, F-PAN memberi catatan atas defisit anggaran pada RAPBN 2019 sebesar Rp297,163 triliun atau sekitar 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini turun apabila dibanding sebelumnya yang berada pada kisaran 2,12 persen.

Menurut Yohan, di satu sisi penurunan defisit ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan kebijakan fiskal secara lebih hati-hati dan bertanggungjawab.

Namun di sisi lain, keberadaan defisit anggaran ini juga menandakan bahwa penyusunan RAPBN 2019 masih belum berimbang.

Untuk itu, ia meminta pemerintah agar lebih hati-hati dalam target penerimaan sekaligus berhati-hati dalam menyusun dalam belanja negara.

Pada saat yang sama, pemerintah juga harus berhati-hati mengelola utang guna menekan defist APBN 2109.

“Rasio utang tidak boleh melebihi 30 persen dari produk domestik bruto (PDB),” tekan politisi dapil NTT I itu.

Terkait dengan Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2019 ditargetkan meningkat menjadi sebesar 71,98. F-PAN menilai, angka ini cukup tinggi dibanding target IPM pada APBN 2018 sebesar 71,5.

Untuk itu pemerintah diminta serius dan meningkatkan pembangunan IPM melalui berbagai program yang terarah dan tepat sasaran seperti menguatkan program keluarga harapan (PKH), program subsidi energi dan non energi serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tepat sasaran, demikian Ahmad Yohan. (Ndus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *