Pengamat Ini Puji KPK, Profesionalitas Usut Dugaan Korupsi Proyek PLTU 1 Riau

BERITABUANA, JAKARTA – Pengamat dan penggiat anti korupsi Adilsyah Lubis memuji keprofesionalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan korupsi  pembangunan proyek PLTU 1 Riau. Politikus Partai Golkar Idrus Marham yang sudah mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial sudah ditetapkan menjadi tersangka baru. Kasus Idrus Marham ini adalah pengembangan dari perkara mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR yang juga politisi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya diamankan KPK dari rumah dinas Idrus Marham.

“Keprofesionalan KPK teruji disini, bagaimana KPK memberantas korupsi di negara kita, tidak ada yang kebal hukum,” kata Adilsyah menjawab beritabuana.co di Jakarta, Minggu (25/8/2018). 

Lebih lanjut Adilsyah menyatakan masih akan ada pihak lain terlibat dalam perkara pembangunan proyek PLTU 1 Riau ini, mengingat Idrus Marham adalah seorang politikus kawakan, dan perkara ini pun ditenggarai berkaitan dengan pejabat BUMN atau pejabat PLN. 

“KPK akan bekerja profesional menuntaskan dugaan korupsi ini, tidak akan berhenti di Idrus Marham saja,” kata Adilsyah seraya menambahkan, bagaimana pun, KPK harus membongkar sampai ke akar-akarnya, tidak hanya menjerat orang-orang tertentu saja.

Masalahnya lanjut dia. nilai proyek pembangunan PLTU Riau 1 sangat besar dan komisi yang diterima Eni Maulani Saragih pun gila-gilaan. Begitu juga dengan kerugian negara, jumlahnya Sangat besar. Eni diduga menerima fee dari Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Adilsyah sendiri mengaku masih menunggu lebih lanjut perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pada proyek ini. Khususnya pada Idrus Marham, apakah yang bersangkutan sudah menerima fee atau masih berupa janji?

“Itu memang masih pertanyaan. Tetapi, jika sudah selesai terima uang atau masih berupa janji, urusan nya lain lagi,”, ujar Adilsyah.

Meski begitu, meski baru sebatas janji, menurut Adilsyah sudah masuk delik pidana korupsi seperti diatur dalam UU tentang Tipikor.

“Kasus ini menjadi warning bagi semua pejabat, menerima atau membuat janji saja tidak boleh, haram hukumnya, karena berarti sudah ikut secara tidak langsung membantu, mengatur  merealisasikan proyek tersebut,” katanya. (Ndus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *