Izin Gerakan #2019GantiPresiden Tak Dikeluarkan, Nuning: Jangan Giring Opini Aparat Tak Netral

BERITABUANA, JAKARTA- Gerakan #2019GantiPresiden yang dipimpin oleh aktivis Neno Warisman ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak di berbagai daerah seperti di Batam dan Pekanbaru.

Terbaru, di Surabaya, ratusan massa yang menolak gerakan serupa sampai turun ke jalan. Sebab, sebelumnya, Gerakan itu juga sempat dilarang digelar oleh Kepolisian

Pengamat Intelijen, Susiningtyas NH Kertopati mengatakan pada prinsipnya kebabasan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara yang diatur dan dijamin dalam UUD 1945, UU No 39/1999 tentang HAM dan UU No 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Meski begitu, lanjut dia kebebasan tersebut harus memenuhi prosedur yang diatur dalam UU No 9/1998, PP No 60/2017 tentang cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan politik, yang jelas menyatakan, setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan kemanan umum wajib memiliki surat ijin kepolisian.

Untuk itu, Nuning begitu biasa disapa menilai, tidak dikeluarkannya surat ijin oleh Polda Riau (Polresta Pekanbaru) sudah sesuai ketentuan UU, jangan dijadikan sebagai tafsir liar bahwa aparat keamanan tidak netral.

Karena, lanjut nuning, kepolisian dan Pejabat BIN di daerah bekerja berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, juga membertimbangkan adanya pro dan kontra dari masyarakat. Belum lagi, juga telah ada pembatalan acara dari panitia penyelrnggara lokal atas nama Husni Thamrin dan Dede Gunawan.

Jaga Kamtibmas

Lebih lanjut, ia menegaskan, tindakan pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan adalah semata-mata untuk menjaga kamtibmas dan menghindari konflik dan bentrokan antar massa, karena realitas situasi di lapangan nyata-nyata mendapatkan reaksi massa di ruang publik, baik yang pro maupun kontra.

Selain itu, dinamika politik saat ini hanya ada dua pasang calon capres dan cawapres. Gerakan #2019GantiPresiden juga diduga kuat sebagai bentuk pelanggaran pemilu, berupa kampanye di luar jadwal.

“Di lapangan gerakan ini menyerang kebijakan dan membagikan brosur untuk tidak memilih petahana. Ini sama saja dengan mengarahkan untuk memilih paslon lain,” tutur Nuning lewat keterangannya, Senin (27/8).

Ia menjelaskan, alam demokrasi, hal ini tentunya diperbolehkan. Namun, jika sudah masuk tahapan jadwal kampanye yang ditetapkan KPU. Tetapi, kampanye baru boleh pada bulan September.

Nuning pun menilai, Pasal 492, UU No 7/2017 tentang pemilu, tegas menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu dinkuar jadwal yang telah ditetapkan KPU, dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 Juta.

Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanana telah sesuai dengan prosedur yang ada. Nuning berharap, tindakan tersebut tidak menjadi sebuah tafsir liar yang dipolitisasi seolah-olah menganggap bahwa aparat kemanan tidak netral. Selain itu, ia juga mendorong Bawaslu untuk mengkaji unsur pelanggaran pemilu dalam gerakan tersebut. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *