Kejati DKI Tangguhkan Penahanan Mantan Dirut PLN Batubara dan Dirut TME

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Tim penyidik pada Asisten Khusus Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Aspidsus Kejati) DKI Jakarta diam-diam telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap dua tersangka kasus pengadaan cadangan batubara pada PT PLN Batubara.

Mereka adalah tersangka Khairil Wahyuni, mantan Dirut PT PLN Batubara (PT PLN BB) dan tersangka Kokos Jiang, Dirut PT Tansri Majid Energi (PT TME).

“Benar, mereka sudah kami tangguhakan penahanannya, karena untuk mengejar kepentingan asset tracing,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI, Nirwan Nawawi saat dikonfirmasi Beritabuana.co, di Jakarta, Minggu (26/8) malam.

Dijelaskan, penangguhan penahanan diajukan tersangka dengan jaminan dari pihak keluarga. Disisi lain, tim penyidik masih juga melakukan penelusuraan aliran dana serta bukti-bukti lainnya guna memperkuat dugaan keterlibatan kedua tersangka dalam kasus tersebut.

“Jadi, penyidik masih mencari bukti-bukti untuk memperkuat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka dengan cara penelusuran aliaran dana atau asset tracing,” kata Nirwan menandaskan.

Meski demikian, pada awal Maret 2018, penyidik sempat melakukan penahanan kedua tersangka dengan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 463/O.1.1/Fd.1/03/2018 dan464/O.1.1/Fd.1/03/2018.
Penyidik menduga mereka secara bersama-sama telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi terkait pengadaan cadangan batu bara pada 2012.

Adapun dugaan tindak pidana korupsi tersebut adalah bermodus kontrak kerja sama operasi usaha tambang antara PT PLNBB dengan PT Tansri Majid Energi (PT TME) dalam rangka pembelian cadangan batu bara pada 2012.

Awalnya PT PLNBB telah membayar uang muka Rp 447 miliar kepada PT TME untuk pelaksanaan eksplorasi. Akan tetapi, dalam perjalanannya, PT PLNBB belum mendapat keuntungan terkait uang tersebut karena proses eksploarsi tambang belum juga dilakukan.

“Uang Muka (down payment) yang telah dibayarkan PT PLNBB sebesar Rp 447 miliar. Namun pada faktanya, PT PLNBB belum memperoleh manfaat atas digelontorkannya uang Rp 447 miliar tersebut karena kegiatan pelaksanaan eksplorasi tambang batu bara belum juga terlaksana, sebagaimana yang telah disepakati, sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 447 miliar,” kata Nirwan saat menjelaskan awal terungkapnya kasus tersebut.

Padahal, menurut Nirwan, pemberian uang Rp 447 miliar seharusnya melalui prosedur rapat umum pemegang saham (RUPS). Akan tetapi, pada praktiknya, hal itu tidak dilakukan.

“Sesuai AD/ART penggelontoran uang Rp 447 miliar tersebut haruslah diputus melalui RUPS, namun hal tersebut tidak dilaksanakan,” katanya.

“Diduga juga uang dikucurkan berdasarkan atas dokumen analisis laporan dari PT Sucofindo yang disertakan dalam kontrak, yang ternyata belakangan PT Sucofindo mencatat bahwa laporan tersebut sudah dimanipulasi,” kata Nirwan menambahkan.

Ia juga memastikan, bahwa penyidikan kasus tersebut masih terus berlanjut. Bahkan akan berkembang kepada pihak lain, dan tidak berhenti hanya pada kedua tersangka. “Ini masih berlanjut, dan masih akan berkembang lagi,” tegasnya. Oisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *