Fahri Hamzah Sebut Reformasi Pengelolaan Dana Haji Sudah Menjadi Tuntutan Zaman

BERITABUANA, JAKARTA – Reformasi pengelolaan dana haji sudah menjadi tuntutan zaman, dan di era keterbukaan sekarang, dana haji harus dikelola secara transparan dan akuntabel dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Kata Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Timwas Haji DPR, Fahri Hamzah, jumlah jamaah hajj kita besar. Dana yang terkapitalisasi pun sangat besar, sehingga jika dana tersebut digunakan secara tepat, maka kualitas pelayanan haji bisa lebih dari negara lain.

“Inilah mimpi dan harapan kita semua khususnya jamaah haji,” kata Fahri Hamzah melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa (14/8/2018), saat menyampaikan catatan kecil tentang penyelenggaran haji tahun ini, yang dinilainya sebagai akumulasi dari kerja dan kinerja pengawasan yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Melanjutkan pernyataannya, Fahri mengatakan, dengan reformasi pengelolaan dana haji tersebut, seharusnya masalah-masalah rutin haji bisa diminimalisir, termasuk pengelolaan dana haji adalah hal yang sangat sensitif.

“Karenanya, dana umat tersebut harus difungsikan dalam bentuk pelayanan haji yang berkualitas. Tidak bisa digunakan untuk kepentingan lain yang bersifat spekulatif bagi kepentingan haji,” sebutnya.

Inilah, menurut Fahri yang DPR ingin saksikan tahun ini, dan untuk itu Timwas Haji tahun ini datang dengan serangkaian daftar pertanyaan. Dengan demikian, semoga tidak ada lagi kecelakaan kendaraan karena jamaah haji kita mendapat fasilitas kendaraan terbaik, termasuk jamaah yang mengeluh kekurangan makanan, dan jamaah yang sakit mendapat pelayanan kesehatan terbaik,” harapnya.

Dirinya pun menuturkan bahwa sejarah penyelenggaraan haji Indonesia cukup panjang. Banyak permasalahan sekaligus pelajaran yang bisa dipetik, sehingga tahun demi tahun penyelenggaraan haji semakin membaik. Bahkan tahun ini, untuk pertama kali haji ditangani oleh badan khusus yang baru bentuk oleh DPR bersama Pemerintah.

“Dalam sejarah haji, banyak suka dan duka. Saat saya pertama memimpin Timwas Haji, ada tragedi mina (2015), yang menelan korban lebih dari 2000 syuhada haji. Ada sekitar 126 jamaah dari Indonesia turut menjadi korban. Saya menyaksikan dari dekat,” ungkapnya.

Selain permasalahan rutin haji yang selalu terjadi tiap tahun, lanjut Fahri, tragedi tersebut telah mendorong semua pihak melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pemerintah Indonesia. Pemerintah dan DPR RI telah berpikir keras, bukan hanya dalam rangka antisipasi kejadian serupa, tetapi yang tak kalah penting adalah untuk menyediakan pelayanan haji yang berkualitas bagi jamaah.

“Tahun ini jamaah haji Indoensia akan merasakan pelayanana yang agak berbeda. Selama ini DPR melalui Timwas Haji DPR RI secara rutin telah memantau dan mengupayakan perbaikan2 penyelenggaran haji baik dari aspek regulasi maupun teknis di lapangan,” katanya.

Rintisan perbaikan ini, masih menurut anggota DPR asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, terus dilakukan. Upaya perbaikan aspek regulasi antara lain terbitnya UU. No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, sebagai penyempurna UU No.13 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang tujuannya adalah ingin dana haji dikelola secara lebih profesional.

“Berdasarkan amanat UU tsb, tahun lalu (26 juli 2017) telah dibentuk Badan Pengeloka Keuangan Haji (BPKH). Dengan munculnya badan tesebut, pengelolaan dana haji secara struktural terpisah dr kementerian agama. Lebih independen karena langsung bertanggungjawab kepada presiden,” teranya.

Fahri berharap ke depan, BPKH sebagai pelaksana haji dapat merancang banyak hal lain, yakni mempercepat antri, menyiapkan manasik secara kebih bermakna, membangun kampung Indonesia di tanah suci dan teribat dalam investasi haji di tanah suci. (Aldo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *