Beritabuana.co

Metropolitan

Serapan APBD DKI Rendah, Berarti Kinerja Juga Rendah

Pantas Nainggolan, Anggota FPDIP DPRD DKI

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Masih rendahnya serapan anggaran DKI Jakarta pada semester I-2018 ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah belum begitu maksimal. Gubernur dan wakil gubernur perlu mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD supaya menyelesaikan semua kegiatan sepanjang tahun anggaran 2018.

Demikian disampaikan anggota Komisi D yang juga anggota badan anggaran DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menjawab beritabuana.co, Rabu (20/6/2018).

“Karena itu, setiap SKPD sudah harus punya time schedule, percepatan serapan anggaran harus digenjot, anggaran kan berbasis kinerja,” kata politikus PDIP Perjuangan ini.

Pantas melihat ada kecenderungan di DKI Jakarta penghabisan anggaran justru dilakukan di bulan-bulan terakhir tutup tahun, sementara proses itu bisa dimulai dari bulan Maret dan April.

Kendala atau faktor penyebab rendahnya serapan anggaran itu kata Pantas harus diatasi. Dia menduga, proses lelang, pengadaan tanah dan alasan-alasan administrasi, hingga masalah harga bisa menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran.

“Proses pelelangan termasuk yang meliputi  teknis penghapusan aset harus dipercepat,” imbuh Pantas.

Dia juga menyarankan setiap SKPD bisa memilah-milah pekerjaan mana saja yang bisa dilaksanakan hari ini tanpa menunggu hari esok. Jika ada kendala aturan, dia menganjurkan aturan tersebut bisa direvisi.

Menjawab pertanyaan, Pantas Nainggolan menyatakan, bisa saja komisi-komisi terkait di DPRD memanggil SKPD yang bersangkutan untuk membahas serapan ABPD DKI yang masih rendah.

“Karena pemanggilan tersebut bagian dari pengawasan DPRD,” katanya.

Seperti diberitakan, Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, hingga 19 Juni 2018, serapan anggaran DKI baru 24,45 persen atau sekitar Rp 17,398 triliun dari total alokasi anggaran Rp 71,169 triliun.

Serapan terkecil terdapat dalam belanja modal yang baru 5,89 persen atau sekitar Rp 1 triliun dari alokasi Rp 16,995 triliun.

Sementara serapan terbesar di belanja tidak langsung, termasuk membayar gaji pegawai sebesar 36,87 persen atau Rp 7,44 triliun.

“Karena anggaran ini berbasis kinerja, maka rendahnya serapan APBD memperlihatkan kinerja yang rendah, meski finalisasi anggaran di akhir tahun,” ucap Pantas. (Ndus)

Comments

Most Popular

To Top