Beritabuana.co

Nasional

Kejati DKI Kaji Sprindik Baru Tangani Korupsi PLN Dahlan Iskan

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Meskipun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), mengabulkan gugatan praperadilan bekas Dirut PLN Dahlan Iskan, namun Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI tetap akan menangani kasus dugaan korupsi Dahlan Iskan.

Karena itu Kejati DKI sedang melakulan pengkajian untuk mengeluarkan Surat Perintah (Sprindik) baru terhadap mantan Dirut PT PLN (Persero) Dahlan Iskan terkait dugaan korupsi pembangunan  pembangunan gardu induk PLN Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. “Ya, sampai sekarang masih dikaji,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Sarjono Turin yang dihubungi wartawan, Jumat (10/3).

Pengkajian tersebut, menurut Sarjono dilakukan pasca PN Jaksel yang mengabulkan permohonan praperadilan Dahlan Iskan pada Agustus 2015 silam, yang diantaranya menyebutkan penetapan tersangka terhadap Dahlan Iskan oleh kejaksaan adalah tidak sah.

“Pengkajian dilakukan agar saat dikeluarkan Sprindik baru, tidak memberikan celah tersangka mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri,” ucapnya.

Diketahui, dalam kasus Dahlan Iskan tersebut sebanyak 15 orang terdakwa telah divonis bersalah oleh pengadilan. Mereka di antaranya, Pelaksana Kontruksi Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region Jawa Barat, Fauzan Yunaz; Syaifoel Arief selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi (UPK) Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region DKI Jakarta dan Baten; I Nyoman Sardjana selaku Manajer Konstruksi dan Operasional PIKITRING Jawa Bali, Nusa Tenggara; Totot Fregantanto selaku Pegawai PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Jawa Bali; Yushan selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN (Persero);Ahmad Yendra Satriana selaku Deputi Manajer Akuntansi PIKITRING Jawa Bali Nusa Tenggara PT PLN (Persero); Yuyus Rusyadi Sastra selaku pegawai PLN (Persero) PIKITRING Jawa Bali; Endy Purwanto selaku pegawai PT PLN (Persero) PIKITRING Jawa Bali, dan Arief Susilo Hadi selaku pegawai PT PLN Proring Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Mereka selaku panitia pemeriksa barang hasil pekerjaan pada pembangunan gardu induk 150 KV Jatirangon II dan Jatiluhur Baru PT PLN (Persero). Mereka dijerat Pasal 2 Ayat (1) jucnto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Isa)

Comments

Most Popular

To Top