Beritabuana.co

Nasional

Jamwas Dalami Dugaan Penyimpangan Oknum Jaksa Kejati Kepri Atas Kasus Penyelundupan 

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas)  Kejagung RI masih menunggu laporan dari Kejati Kepri untuk menyikapi adanya dugaaan peradilan sesat terhadap Kapten Kapal Dicke bin Duddu dan kawan- kawan yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

“Kami akan secara profesional mendalami laporan tersebut, dan bila diketemukan terjadi penyimpangan baik pada tahap pra penuntutan maupun oleh JPU yang menyidangkan akan ditindak tegas, sesuai aturan yang berlaku,”  ujar Jamwas M. Yusni, SH kepada wartawan di Kejagung, Kamis (31/5).

Sebagaimana pengaduan yang disampaikan kuasa hukum Dicke bin Duddu dan kawan-kawan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri (30/5/2018), merujuk pada alat bukti Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perk-PDS – 46/TBK/01/2018, Tanggal 31 Januari 2018, yang ditandatangani Kicky Arityanto, SH selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang sehari-hari menjabat sebagai Kasi Pidsus Kejari Tanjung Balai Karimun, dilaporkan telah menggunakan dakwaan yang memuat keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran, dan keliru dalam menerapkan pasal, dalam menyidangkan perkara terdakwa Dicke bin Duddu dan kawan- kawan.

Dalam perspektif hukum pidana surat dakwaan termasuk akte otentik yang sah. ”Sehingga bila penuntut umum memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran, yang dituangkan dalam surat dakwaan dalam kasus ini maka JPU bisa dipidana melanggar Pasal 266 KUHP” ujar Mahatma Mahardhika, SH
kuasa hukum Dicke bin Duddu dan kawan-kawan dalam keterangan tertulis, kemarin.

Mahatma menjelaskan dalam surat dakwaan, JPU menuduh Dicke bin Duddu dan kawan-kawan, atau para terdakwa ini “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (2)” atau penyelundupan di bidang impor yang dikualifisir telah melakukan pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang muncul selama persidangan, terungkap JPU telah keliru dalam menerapkan pasal dan surat dakwaan memuat keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran.

“Ini merupakan pengejawantahan adanya kejahatan mafia hukum secara nyata dan kasat mata, yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dalam perkara ini,” ujarnya.

Dalam surat dakwaan para Dicke bin Duddu dkk disebutkan pada tanggal 29 Agustus 2017, sekitar pukul 20.00 WIB, dengan memakai Kapal SB. Pro Expres 03 V.BT2550, berangkat dari Pelabuhan Jurong, Singapore menuju Pelabuhan Batu Besar, Batam, Indonesia “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (2).

Dalam perspektif uraian perbuatan pada konteks penerapan pasal ini. menurutnya makna “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (2) mengandung arti: “barang-barang impor berupa 24.295 unit (1.115 box) HP dan Dji Spark Fly 144 pcs, yang dibawa dan diangkut oleh para terdakwa dengan memakai kapal SB. Pro Expres 03, tidak tercantum dalam manifest.”.

Dalam konstruksi hukum seperti ini, berarti manifestnya ada. Namun barang-barang impor yang diangkut Kapal SB. Pro Expres 03 tidak sesuai yang tercantum dalam manifest. Sesuai fakta persidangan, JPU ternyata tidak pernah membuktikan ”barang-barang impor” yang mana saja yang dimaksud, yang dituduhkan tidak tercantum dalam manifest, sebagaimana yang materi termuat dalam Surat Dakwaan.

Hal ini. menurtnya mengindikasikan JPU memang keliru menerapkan pasal dalam Surat Dakwaan. “JPU dipersidangan tidak pernah sekalipun membuktikan dakwaannya.” ujarnya.

Hal itu tercermin dengan dihadirkannya oleh JPU sendiri saksi ahli Imigrasi bernama Christian dan ahli dari kementerian perhubungan, Syahbandar Tanjung Balai Karimun Hariadi pada persidangan tanggal 27-02-2018, yang tidak ada relevansinya dengan surat dakwaan.

Berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana pendapat yang disampaikan Heri Sutanto, ahli pabean yang dihadirkan JPU, pengertian “tidak ada manifest dengan barang-barang impor yang tidak sesuai
dengan tercantum dalam manisfest merupakan hal yang berbeda, dan penerapan hukumnya juga berbeda.

Kalau tidak ada manifest merupakan pelanggaran administrasi. Kalau membawa barang-barang impor yang tidak sesuai dengan tercantum dalam manifest artinya manisfestnya ada. Tapi barang-barangnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam
manisfest.

“Keterangan ahli tersebut diatas berkesesuaian dengan pendapat ahli pidana, Prof Chairul Huda, SH, MA di muka persidangan, yang dihadirkan kuasa hukum terdakwa,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada manifest berarti tidak memiliki manifest”. Tapi jika tidak tercantum pada manifest, artinya manifesnya ada, tapi barang-barang impor yang diangkut tidak tercantum. Dengan demikian, bila dakwaannya adalah “mengangkut barang-barang impor yang tidak tercantum pada manifest, maka cara pembuktian pelanggarannya adalah dengan “membandingkan antara manifest dengan barang- yang diangkut”.

Mahatma Mahardhika, SH mengakui sesuai fakta persidangan, JPU tercatat hanya berhasil menoreh 4 (empat) “prestasi” mencoba membuktikan para terdakwa ini telah melakukan pelanggaran- pelanggaran yang bersifat administratif.

Wilayah Hukum Batam.
Mahatma menjelaskan berdasarkan keterangan Ahli Nautika Masdukidari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun yang dihadirkan sebagai ahli oleh JPU, menyatakan bahwa: “kapal SB Pro Express 03 yang dihentikan dan ditegah oleh Tim Patkamla di perairan Ngenang Indonesia atau berada pada Titik Koordinat 01 -02’ – 15” U / 104 – 11’ – 25” T masih merupakan di wilayah perairan Republik Indoesia tepatnya termasuk dalam wilayah Pulau Ngenang Indonesia termasuk di dalam wilayah Kota Batam Kepulauan Riau Indonesia”.

“Menurut ahli pidana Prof. Chairul Huda, SH, MA, tindak pidana kepabeanan tentu diadili di pengadilan administrasi kepabeanan yang disesuaikan dengan kawasan tersebut. Apabila barang impor yang dibawa
mengarah ke Batam maka ya tentu di sana ada kawasan pabean. Apabila ada sanksi administrasi, tentu menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Batam. Tidak mungkin ada pelanggaran administrasi di tengah laut,” ujarnya.

Proses kepabeanan itu pasti di kawasan pabean. Kapal kapal SB. Pro Expres 03 rencananya akan bersandar di pelabuhan Batam. Ketika diperiksa, ternyata ada barang yang tidak tercantum pada manifest maka akan dikenakan sanksi administrasi kepabeanan.

Penyalahgunaan Wewenang.
Diungkapkan Mahtama pada  8 Januari 2018, Dicke bin Duddu secara resmi telah melaporkan pidana oknum Petugas Kapal Patroli 1305 dan Penyidik Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau ke Polda Kepri, dengan dugaan penyalahgunaaan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud telah melakukan Pasal 421 KUHP dan pencurian dengan pemberatan (gequalificeerde deifstal) sebagaimana yang dimaksud Pasal 263 KUHP.

Pelaporan ini terkait penetapan Dicke bin Duddu sebagai tersangka, dengan cara menyalahgunakan dan atau membuat Persangkaan Palsu yakni diduga “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (2)” atau penyelundupan di bidang impor yang dikualifisir telah melakukan pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP.

Dengan demikian, menurut Mahatma Mahardhika SH, dalam perkara ini, Dicke bin Duddu dan kawan-kawan telah menjadi korban praktek “Miscarriage of Justice and Law Enforcement” dan cenderung dapat menciptakan keputusan hakim yang tidak adil dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sipil dan politik dan murni merupakan sebuah peradilan sesat. Secara universal dapat dikualifisikan sebagai rangkaian penegakan hukum yang dapat digunakan untuk menuntut seseorang atas perbuatan yang tidak dilakukannya melalui proses yang tidak adil. Oisa

Comments

Most Popular

To Top