Beritabuana.co

Headline

Definisi Terorisme Kelar dengan Alternatif, Tapi Fraksi Koalisi Jokowi Masih Beda Pandangan

Ilustrasi

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pansus  Revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Terorisme, sepakat dua rumusan alternatif definisi terorisme. Tapi kendalanya, dari dua alternatif belum ada kesimpulan dari para fraksi. Ironisnya, fraksi koalisi pendukung Jokowi sendiri terpecah dalam penafsirannya.

Anggota Pansus RUU Terorisme dari Fraksi PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/5), menjelaskan, rumusan alternatif pertama, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungqn hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Kemudian, alternatif kedua, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror, atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungqn hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Nah, untuk alternatif definisi itu, kata Arsul, PPP sendiri, lebih sepakat dengan rumusan alternatif kedua, yaitu adanya frasa motif politik, ideologi dan gangguan keamanan dalam batang tubuh definisi terorisme.

Yang sama pilihan, tambah Arsul, ada 7 fraksi lagi. Yakni, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, dan Fraksi Hanura. Sedang Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra, meski setuju mengusulkan ada tambahan frasa atau kalimat negara.

“Fraksi Golkar memutuskan untuk mengikuti keputusan pihak pemerintah. Apa yang diambil pemerintah Golkar setuju,” kata Arsul.

Dari hasil itu aemua, Pansus RUU Terorisme akan melaksanakan Rapat Pleno untuk mengambil keputusan alternatif definisi yang akan diambil. Namun, masih ada waktu sampai Rapat Pleno untuk melakukan lobi agar dua fraksi lainnya bisa memiliih alternatif kedua, yakni fraksi PKB dan PDIP.

PKB dan PDIP mengambil rumusan yang pertama. Hal ini disampaikan oleh Politikus PDI Perjuangan sekaligus Anggota Pansus RUU Terorisme, Risa Mariska.

Menurut Risa, alasan pihanya menolak penambahan frasa motif tersebut karena dalam beberapa kasus terorisme bukan hanya dikarenakan adanya motif politik.

“Kita cenderung ke alternatif pertama. Kejahatan terorisme itu tidak hanya berdasarkan motif ideologi, politik saja. Bahkan saya kira ada motif ekonomi, juga yang menyebabkan tindak pidana terorisme itu terjadi,” jelas Risa Mariska.

Selain itu, Risa juga menjelaskan bahwa penolakan terhadap masuknya frasa motif, bukan karena PDI Perjuangan keberatan adanya pelibatan TNI dalam penanganan kasus teror. Sebab, Risa menegaskan bahwa pelibatan TNI itu sudah cleardan tidak ada masalah.

Pelibatan TNI tanpa diatur dalam Undang-undang Terorisme itu turut terlibat. “Jadi tinggal menggunakan Undang-undang TNI saja sebagai payung hukumnya,” tambahnya.

Defenisi Sangat Penting

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii menyampaikan bahwa defenisi terorisme sangat penting. Untuk membedakan pidana terorisme dengan pidana biasa dan yang membedakan adalah motifnya.

Mayoritas semua teroris di dunia memiliki motifnya sendiri. Politikus Fraksi Gerindra itu berpendapat, bahwa sangat penting frasa adanya motif politik, ideologi, atau ancaman terhadap negara.

“Kalau tidak ada pembeda antara pidana terorisme dengan pidana biasa itu sangat riskan dan rawan. Ini akan menjadi pertanggungjawaban kita ke depan. Juga cukup riskan pula bila UU ini nanti digugat,” terang Syafi’i.

Perwakilan dari pemerintah, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM Enny Nurbaningsih yang mendengar pandangan fraksi menyatakan,  usulan fraksi soal frasa penambahan belum jadi keputusan Pemerintah.

“Pemerintah tidak bisa memutuskan, karena itu kami minta ini dibawa ke rapat kerja dulu. agar kami bisa memutus sesuai dengan jadwal,” papar Enny. (Asmin)

Comments

Most Popular

To Top