Beritabuana.co

Headline

Mengenang 20 Tahun Reformasi, Menuntut Semangat Para Pemimpin Seperti Amanat Pendiri Bangsa

Andoes Simbolon

Oleh: Andoes Simbolon
KESELURUHAN bangunan politik sekarang ini merupakan buah dari gerakan reformasi yang digulirkan mahasiswa tahun 1998. Begitu juga dengan budaya politik yang berkembang, tidak lain adalah efek dari reformasi yang berhasil meruntuhkan kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Secara institusional, bangunan politik, baik infrastruktur politik dan suprastruktur politiknya mengalami kemajuan yang signifikan. Lembaga-lembaga negara termasuk yang ekstra konstitusional bertambah. Partai politik pun menikmati indahnya kekuasaan. Begitu juga dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas, tumbuh dan berkembang seperti jamur di musim hujan. Tak ketinggalan, dunia pers berkembang pesat dalam kurun 20 tahun terakhir.

Sirkulasi dan seleksi kepemimpinan, baik nasional maupun lokal adalah paling menonjol pasca reformasi. Presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih melalui MPR. Begitu juga dengan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota, sudah dipilih oleh rakyat secara langsung lewat pemilihan umum: tidak lagi dipilih oleh DPRD Provinsi, Kabupaten dan DPRD Kotamadya.

Dalam hal ini, rakyat benar-benar pemilik kuasa sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan calon-calon pemimpinnya. Sebuah era kebebasan yang sekian lama tidak pernah dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Demokratisasi benar-benar nyata dan berkembang di tanah air setelah jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto.

Bersamaan dengan itu, peran dan kekuasaan DPR juga bertambah, terlebih karena keikutsertaan lembaga ini menentukan calon-calon pejabat publik atau calon pejebat pemerintah. Lewat perubahan UU, bandul kekuasaan bergeser dari lembaga eksekutif ke lembaga legislatif.

Sekali lagi, perubahan yang terjadi di negeri ini adalah karena gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan Presiden Soeharto, setelah berkuasa kurang lebih 32 tahun. Lokomotif gerakan itu, siapa lagi kalau bukan mahasiswa Indonesia. Sejarah mencatat, mahasiswa adalah pelaku perubahan dalam perjalanan bangsa ini.

Tetapi pertanyaannya adalah perubahan politik yang digulirkan pada tahun 1998 silam, apakah sudah merubah kehidupan masyarakat itu sendiri atau belum? Tidak mudah menjawab pertanyaan yang simpel ini. Sebab semua orang akan memiliki pandangan sendiri-sendiri dan argumentasi masing-masing. Pelaku dan pengamat ekonomi bisa beda pandangan, termasuk beda pandangan dengan pemerintah.

Begitu juga dengan para politisi dan pengamat, akan berbeda pandangan masing-masing terhadap jalannya reformasi , apakah sudah bermanfaat atau tidak pada masyarakat. Dan seterusnya.

Gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi di tahun 1998 adalah tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang begitu monumental, seperti halnya dengan peristiwa Sumpah Pemuda 1928 maupun proklamasi kemerdekaan RI 1945.

Meski memakan korban jiwa mahasiswa itu sendiri, gerakan tersebut tidak sia-sia, mampu menumbangkan sebuah rezim yang bagi masyarakat banyak dicap sebuah rezim otoriter, karena selama kepemimpinannya, Presiden Soeharto mematikan demokrasi. Kolusi dan nepotisme menyemai dalam relung pemerintahan saat itu. Akibatnya, pengangguran, kemiskinan dan kebodohan bertumpuk sehingga menimbulkan berbagai penyakit sosial yang meresahkan masyarakat. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin.

Karena itu, semua penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan disemua tingkatan harus memahami dan menjiwai tuntutan gerakan reformasi tahun 1998 silam. Apa pun jabatan yang dipegang saat ini, apakah anggota DPR dan DPRD, presiden dan wakil presiden, menteri, birokrat tidak gagal paham akan makna yang terkandung dalam 6 ( enam) tuntutan reformasi.

Muara dari keenam tuntutan reformasi tersebut adalah kehidupan sosial masyarakat untuk semakin baik dan kesejahteraan semakin meningkat. Ini adalah tugas dari penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan disemua tingkatan.

Mengenang 20 tahun peristiwa gerakan reformasi, tidak ada salahnya kita saling mengingatkan muatan dari pembukaan UUD Negara RI 1945, yang menyebutkan bahwa pembentukan pemerintahan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoneaia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya.

Jadi, para pendiri bangsa sejak awal telah menggarisbawahi tugas dari pemerintahan itu untuk apa, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, siapa pun penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan harus menyadari bahwa jabatan yang mereka emban itu mengutamakan kepentingan negara, pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Hal lain yang perlu diingatkan lagi dalam kaitan mengenang dan memperingati peristiwa gerakan reformasi 1998 adalah pesan dari para pendiri bangsa kita, yakni semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan itu sendiri tidak bersifat perseorangan. Ini berarti, semua penyelenggara dan pemimpin pemerintahan disemua tingkatan harus menangkap semangat dari jabatan yang sedang diemban, yang tidak boleh menomorsatukan kepentingan individu, perorangan maupun semangat kelompok. ***

Comments

Most Popular

To Top