Beritabuana.co

Nasional

Diduga Lindungi Mafia Tanah, Kapolda Jatim Dilaporkan

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Machfud Arifin, SH, berserta Dirreskrimum Kombes Pol Agung Yudha, SIK, dan penyidik ​​Unit III Subdit II Harda Bangtah akan disampaikan ke Kapolri dan Kadiv Propam Mabes Polri oleh ES MMP Law Firm, selaku kuasa hukum Ir Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso, direksi PT . Bumi Samudera Jedine, yang menjadi korban praktek mafia hukum di Polda Jawa Timur, yang direkayasa kelompok mafia Surabaya, dengan motif ingin mencaplok tanah seluas 6 hektar, yang akan dibangun diorientasi proyek apartemen Royal Afatar Word. 

“Laporan tersebut ditembuskan pula ke Presiden, Ketua KPK dan Kepala BIN,” ujar Edi Dwi Martono, SH, kuasa hukum Ir Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (20/5).

PT. Bumi Samudera Jedine, pengembang selaku pengembang proyek Royal Afatar Word wanprestasi, karena terlambat mewujudkan pembangunan unit yang dijanjikan kepada konsumen yang telah membayar, “ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini tidak dapat digolongkan sebagai bentuk penipuan karena PT. Bumi Samudera Jedine selaku pengembang sudah memiliki a) Ijin Lokasi berdasarkan Putusan Bupati Sidoardjo Nomor 188/2/40 4.1.3.2/2014 , b) Tanah HGB No. 71 / Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoardjo, Luas 59.924 m2, c) IMB No. 142 Tahun 2015 / Kabupaten Sidoardjo yang lengkap untuk membangun dari pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan d) Telah dilakukan Pemasangan Tiang Pancang sebanyak 2500 buah.

Di Tengah jalan perusahaan, keuangan, pusat kegiatan, pembangunan terhenti. Terjadi dalam penyerahan unit apartemen antara PT. Bumi Samudera Jedine kepada pihak konsumen adalah tindakan yang dilakukan dalam Pasal 1234 KUHPerdata: “Perikatan arti untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu”. Ada dalam hal ini PT. Bumi Samudera Jedine telah lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Meskipun kasusnya masuk ranah perdata, namun penyidik ​​penyidik ​​Unit III Subdit II Harda Bangtah yang mengeluarkan atas perintah Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Machfud Arifin, SH, tanpa alat bukti yang cukup bergerak cepat menetapkan status tersangka terhadap Ir Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso dan menjebloskannya ke sel tahanan sejak 19 April 2018, dengan dikenakan pasal 378 dan 372 KUHP.

Penahanan tersangka bersama dengan sejumlah anggota Komisi III DPR yang dipimpin Desmon Junaidi Mahesa. Kehadiran anggota Komisi III ini secara sengaja dilakukan oleh tokoh mafia Surabaya, malam dijamu makan malam bersama-sama dengan penyidik ​​Dirreskrimum Polda Jatim di Beatus Resto Citraland Surabaya. Selanjutnya kelompok mafia Surabaya itu memviralkan secara masif penahanan kedua tersangka tersebut di medsos, dan memprovokasi unjuk rasa konsumen di lokasi proyek dan kantor pengembang.

Pratek mafia hukum tersebut sebelumnya telah tercium pimpinan Polri di Jakarta. Namun Polda Jawa Timur memberikan “distorsi” informasi kepada pimpinan Polri di Jakarta, seakan-akan jumlah konsumen yang meminta dana kembali (uang uang) adalah sebanyak 1104 orang, dengan jumlah total uang telah disetor sebesar 162 miyar rupiah.

Distorsi informasi itu, menurut Edi Dwi Martono memberikan informasi untuk memperkeruh lingkungan dan mempersuit pengembang untuk mengatasi masalah. Rata konsumen yang membuat LP hanya 73 orang, dengan jumlah total uang yang disetor sebesar 12,5 milyar.

“Kebohongan” pihak Polda Jawa Timur semakin terkuak tak terbantahkan setelah ada 155 konsumen dari Tim Baik-Baik yang membuat Pernyataan Bersama, justeru menuntut agar Ir Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso ditangguhkan penahannya, agar mungkin pengembang mencari solusi yang tepat.

“Kami Mempertilah Presiden dan Kapolri segera turun dari print ketua Polda Jawa Timur, mengingat PT. Bumi Samudera Jedine sebagai pengembang diperlukan untuk kepentingan Negara, selain menciptakan lapangan kerja, juga proyek-proyeknya untuk pengembangan dan ekonomi daerah. Kriminalisasi dan demontrasi praktek mafia hukum yang dilakukan sangat kasar dan vulgar ”ujar Edi Dwi Martono, SH menambahkan.

Dalam laporannya, Firma Hukum ES MMP menuturkan, untuk membuat dugaaan tindak pidana menjadi terang, penyidik ​​Unit III Subdit II Harda Bangtah Direktorat Reskrimum Polda Jawa Timur untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kasus bernama Agung Wibowo, orang yang disebut sebagai “suruhan” kelompok mafia untuk mengaku sebagai investor menjebak Ir Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso melakukan perbuatan pidana.

Dalam bukti video yang merekam rapatnya rapat, yang juga dihadiri oleh nomor polisi lokal, hak cipta Agug Wibowo yang dinyatakan siap dan layak sebagai investor (5/11/2018) dikantor proyek RAW, sembari memberikan slip pemindahan dana yang ternyata palsu Rp. 46,5 miliar. Agung Wibowo mengaku mengirim kelompok mafia ini, dengan modus penerbitan slip pemindahan dana virus tepatnya Rp. 46,5 miliar, memperdaya, menjebak dan menipu Ir Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso, agar mengeluarkan 428 cek dan giro untuk mengembalikan uang konsumen.

“Klien kami percaya dengan investor palsu bernama Agung Wibowo karena dana sebesar Rp. 3,5 miliar pada hari yang sama. Ternyata pencairan cek cacat Rp. 3,5 miliar ini merupakan “tipuan” dan “jebakan” belaka agar. Kami dapat membantu dan menerbitkan buku 428 cek dan giro.

Terbukti, pada saat waktu pencairan, tergelincir pemindahan dana cacat Rp. 46,5 miliar tersebut Selain itu palsu. Dengan modus seperti ini, Agung Wibowo membatasi agar Kami menggunakan uang dalam penjara. Kini Agung Wibowo menghilang bak ditelan bumi, dan tidak pernah dicari penyidik. Mens rea (niat jahat) dalam kasus ini justeru ada pada orang yang bernama Agung Wibowo ini berserta kelompok mafia yang lain ”ujar Edi Dwi Martono menandaskan. Oisa

Comments

Most Popular

To Top