Beritabuana.co

Nasional

Pakar Hukum Pidana : KPK Tak Boleh Jadikan Fredrich Yunadi Sebagai Tersangka Korupsi e-KTP

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Sidang perkara dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Frederich Yunadi kembali di gelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/5).

Kali ini mendengarkan ketetangan saksi ahli Prof Suparji Ahmad selaku Guru Besar Universitas Al Azhar.

Suparji yang juga pengajar Tindak Pidana Khusus seperti korupsi dan pencucian uang (TPPU) menjelaskan, mengenai peran dan fungsi advokat serta tindakan dugaan menghalangi – halangi suatu perkara yang menjerat Fredrich Yunadi, yang kala itu kuasa hukum Setya Novanto, tersangka korupsi proyek e-KTP.

Dihadapan Ketua Majelis Hakim, Syaifuddin Zuhri, Suparji mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menyidik Fredrich Yunadi sebagai tersangka dugaan menghalangi perkara korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Karena saat ini Setya Novanto juga telah menjadi narapidana 15 tahun. Saat ini Setya Novanto juga telah menghuni Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Sehingga tidak ada proses yang dilakukan Fredrich untuk menghalangi perkara Setya Novanto.

“Dimana dia (Fredrich) menghalangi, wong Setya Novanto saja menjadi terdakwa dan menjadi terpidana sekarang. Menghalanginya dimana. Kan tidak gagal proses hukum terhadap Serta Novanto,” ujarnya.

Suparji menuturkan, mencegah melakukan perbuatan hukum jika menyembunyikan, menghapus barang bukti dan sebagainya itu bisa masuk kategori menghalangi.Sementara yang dilakukan Fredrich adalah hal – hal normatif yang subyektif selalu advokat dan kuasa hukum Setya Novanto. Seperti kirim surat ke Presiden atau  menunda proses penyidikan. Sedangkan untuk pesan kamar di Rumah Sakit Permata Hijau sebelum kecelakaan tidak ada bukti yang menguatkan.

“Itu tidak ada buktinya dan sebelumnya sudah ada komunikasi untuk perawatan hipertensi yang dialami Novanto,” kata saksi Supardji menandaskan.

Menurutnya, meminta agar Setya Novanto dirawat juga tidak masuk kategori menghalangi. Karena meminta perawatan merupakan hak tersangka. Sehingga bukan menghalangi atau menghindar. Justru kalau minta dirawat memudahkan KPk untuk menangkap karena tersangka tidak bisa kemana – mana,” paparnya.

Suparji juga mengungkapkan, KPK tidak berwenang menangani perkara Fredrich. Karena yang dialkukan Fredrich tidak melakukan suap atau  gratifikasi atau korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan tidak merugikan keuangan negara. Karena yang dilakukan Fredrich bukan korupsii. Selain itu Pengadilan Tipikor juga tidak berwenang mengadili perkara Fredrich.

“Satu satunya jalan atau yang dijadikan sandaran KPK dan Pengadilan Tipikor melakukan proses hukum itu karena sudah ada putusan – putusan sebelumnya. Tapi saya katakan hakim tidak terikat oleh dengan putusan sebelumnya karena hakim independen, dan profesional maka hadus berani menemukan hukum mana yang benar. Jangan hanya terikat pada keputusan keputusan sebelumnya,” paparnya..

Fredrich Yunadi didakwa menghalangi proses hukum yang dilakukan KPK terhadap tersangka mantan Ketua DPR, Setya Novanto. Menurut jaksa KPK, Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Fredrich diduga sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu, sebelum Novanto mengalami kecelakaan di Jl Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Fredrich juga meminta dokter RS Permata Hijau untuk merekayasa data medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.Saat itu, Setya Novanto telah berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP.Fredrich didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Oisa

Comments

Most Popular

To Top