Beritabuana.co

Nasional

Ketahuan Main ‘Curang’ Oleh Bawaslu, Petinggi PSI Terancam Dipenjara

Ketua Bawaslu Pusat  Abhan

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dua petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), terancam kena sanksi pidana penjara. Kedua petinggi tersebut, yakni Sekjen Raja Juli Antoni dan Wasekjen Chandra Wiguna terbukti sebagai pihak yang menginisiasi pelaksanaan kampanye di luar jadwal oleh parpol tersebut.

“Mereka berdua melakukan kampanye di luar jadwal melalui iklan di Harian Jawa Pos pada 23 April lalu. Dan ini merupakan tindak pidana pemilu yang melanggar ketentuan pasal 492 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017,” Ketua Bawaslu Pusat  Abhan dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).

Terkait sanksi pidana itu sendiri, Abhan menyebut pidana penjara maksimal selama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. “Keduanya terancam sanksi pidana, jika memang dalam persidangan nanti terbukti menguatkan kesalahan keduanya,” tegasnya.

Abhan menjelaskan, elemen dalam iklan kampanye yang menguatkan pelanggaran tindak pidana pemilu. Dalam iklan antara lain terdapat materi ajakan untuk berpartisipasi dalam polling yang digelar oleh PSI, materi alternatif capres dan cawapres serta kabinet kerja Presiden Joko Widodo periode 2019-2024, foto Joko Widodo, lambang PSI, nomor urut PSI sebagai peserta Pemilu 2019.

“Hal ini termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 35 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Di mana kampanye diartikan sebagai penyampaian visi, misi, program dan/citra diri,” ujarnya

Abhan menambahkan, temuan ini sudah diteruskan kepada Bareskrim Polri pada Kamis (17/5/2018) pagi.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan PSI siap menghadapi sanksi jika memang terbukti melakukan pelanggaran kampanye pemilu. “Akan kami jalankan dan kami tidak akab lari,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni, ketika dihubungi wartawan, Selasa (15/5).

Kendati siap menerima sanksi, Raja menegaskan iklan berupa polling yang dibuat PSI bukan merupakan bagian dari kampanye pemilu. Menurut Raja Juli, iklan itu adalah pendidikan politik untuk masyarakat.

“Iklan juga sudah atas persetujuan DPP PSI. Namun, semua tergantung (putusan) Bawaslu,” lanjutnya.

Raja juga mengonfirmasi penyebab ketidakhadiran Ketua Umum PSI, Grace Natalie, saat dipanggil Bawaslu. Menurut dia, Grace sedang berada di luar kota saat pemanggilan tersebut. “Pemanggilan yang kami terima hanya satu kali,” tuturnya. (Ndus)

Comments

Most Popular

To Top